Page 177 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 AGUSTUS 2020
P. 177
Judul Tolak Omnibus Law, Buruh Ancam Mogok Nasional
Nama Media sindonews.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://daerah.sindonews.com/read/120856/701/tolak-omnibus-law-
buruh-ancam-mogok-nasional-1596413282
Jurnalis KORAN SINDO
Tanggal 2020-08-03 08:10:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
positive - Roy Jinto (Ketua DPD KSPSI Jabar) Kami akan terus konsolidasi ke beberapa daerah
seperti Subang, Cianjur, dan lainnya. Target kami agar buruh memiliki persamaan persepsi,
tentang bahaya bila RUU Cipta Kerja disahkan
negative - Roy Jinto (Ketua DPD KSPSI Jabar) RUU ini akan menghapus hak-hak cuti buruh,
menghapus hak cuti haid, gugur kandungan, cuti melahirkan, cuti menjalankan ibadah, cuti
menikah, cuti menikahkan anak, dan lainnya. Di sisi lain, RUU ini akan memberikan kemudahan
pengusaha melakukan PHK dan mengurangi pesangon dan menghapus uang penggantian hak
positive - Roy Jinto (Ketua DPD KSPSI Jabar) Banyak sekali kepentingan dalam urusan ekonomi,
investasi, dan ketenagakerjaan. Omnibus law dalam tataran yang ideal sebenarnya upaya
mengakomodasi berbagai kepentingan baik dari pengusaha, pekerja, dan masyarakat supaya
kebermanfaatannya maksimal
positive - Riswanda (None) Perkembangan zaman dan iklim ekonomi di dunia harus diikuti pula
dengan perubahan regulasi di dalam negeri
Ringkasan
Penolakan kalangan buruh terhadap RUU Omnibus Law Cipta Kerja terus berlanjut. Bahkan
kalangan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI)
Jawa Barat mengancam akan mogok nasional jika pemerintah ngotot melanjutkan pembahasan
RUU Omnibus Law.
TOLAK OMNIBUS LAW, BURUH ANCAM MOGOK NASIONAL
BANDUNG - Penolakan kalangan buruh terhadap RUU Omnibus Law Cipta Kerja terus
berlanjut. Bahkan kalangan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh
Indonesia (KSPSI) Jawa Barat mengancam akan mogok nasional jika pemerintah ngotot
melanjutkan pembahasan RUU Omnibus Law.
176
