Page 178 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 AGUSTUS 2020
P. 178
Ketua DPD KSPSI Jabar Roy Jinto mengatakan, saat ini organisasinya terus berkonsolidasi ke
pengurus buruh di daerah untuk menyamakan persepsi tentang RUU Omnibus Law Cipta Kerja.
Terakhir, konsolidasi dilakukan kepada pengurus di Purwakarta.
"Kami akan terus konsolidasi ke beberapa daerah seperti Subang, Cianjur, dan lainnya. Target
kami agar buruh memiliki persamaan persepsi, tentang bahaya bila RUU Cipta Kerja disahkan,"
katanya kemarin.
Roy mengungkapkan, dari berbagai pertemuan dengan para buruh, rata-rata mereka menuntut
agar DPR dan pemerintah menghentikan atau membatalkan semua pembahasan rancangan
undang-undang ini. Ada kecurigaan di kalangan buruh pembahasan rancangan undang-undang
itu tetap dilakukan secara diam-diam.
"Opsi terakhir, kalau RUU Cipta Kerja tidak dihentikan pembahasannya, kami akan melakukan
aksi mogok kerja nasional. Karena ini sangat berdampak negatif bagi para pekerja," ancamnya.
Menurut Roy, RUU ini bukan untuk menyejahterakan buruh, akan tetapi akan memiskinkan
kaum buruh secara sistematis dengan mendegradasi hak-hak buruh demi kepentingan para
kapitalis.
RUU itu juga menyerahkan persoalan hubungan industrial hak dan kewajiban buruh dan
pengusaha kepada mekanisme pasar (liberal). RUU itu pun menghilangkan tanggung jawab
negara kepada rakyatnya dalam memberikan perlindungan, penghidupan yang layak, dan
penghasilan yang layak.
"RUU ini akan menghapus hak-hak cuti buruh, menghapus hak cuti haid, gugur kandungan, cuti
melahirkan, cuti menjalankan ibadah, cuti menikah, cuti menikahkan anak, dan lainnya. Di sisi
lain, RUU ini akan memberikan kemudahan pengusaha melakukan PHK dan mengurangi
pesangon dan menghapus uang penggantian hak," imbuh dia.
"Banyak sekali kepentingan dalam urusan ekonomi, investasi, dan ketenagakerjaan. Omnibus
law dalam tataran yang ideal sebenarnya upaya mengakomodasi berbagai kepentingan baik dari
pengusaha, pekerja, dan masyarakat supaya kebermanfaatannya maksimal," katanya.
(Lihat videonya: Satu Keluarga Makan Bersama di Bahu Jalan Tol Cipali Viral di Medsos)
Riswanda mengatakan, keberadaan RUU Cipta Kerja bisa memenuhi kebutuhan Indonesia saat
ini. Sebab, banyak regulasi di bidang ekonomi dan investasi mulai kehilangan relevansinya
dengan perkembangan dan dinamika global.
"Perkembangan zaman dan iklim ekonomi di dunia harus diikuti pula dengan perubahan regulasi
di dalam negeri," katanya.
(Arif Budianto) (ysw).
177
