Page 98 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 SEPTEMBER 2020
P. 98
Judul Asyik, Iuran BPJAMSOSTEK Direlaksasi Tapi Pelayanan Tetap
Nama Media suaramerdeka.com
Newstrend Diskon Iuran BPJS Ketenagakerjaan
Halaman/URL https://www.suaramerdeka.com/regional/semarang/240222-asyik-
iuran-bpjamsostek-direlaksasi-tapi-pelayanan-tetap
Jurnalis M Alfi Makhsun
Tanggal 2020-09-10 19:05:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
SEMARANG - BPJAMSOSTEK mamastikan pesertanya tidak akan kehilangan manfaat seperti
yang tertuang di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2019, terkait penerbitan PP
Nomor 49 Tahun 2020 pada 31 Agustus 2020 lalu. Kebijakan baru itu tentang penyesuaian iuran
program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selama bencana non alam penyebaran Covid-19 .
ASYIK, IURAN BPJAMSOSTEK DIRELAKSASI TAPI PELAYANAN TETAP
SEMARANG - BPJAMSOSTEK mamastikan pesertanya tidak akan kehilangan manfaat seperti
yang tertuang di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2019, terkait penerbitan PP
Nomor 49 Tahun 2020 pada 31 Agustus 2020 lalu. Kebijakan baru itu tentang penyesuaian iuran
program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selama bencana non alam penyebaran Covid-19 .
Hal ini diungkapkan Direktur Utama BPJAMSOSTEK, Agus Susanto saat menghadiri sosialisasi PP
Nomor 49 Tahun 2020 di Jakarta kemarin. Sebab kebijakan baru ini bertujuan untuk memberikan
perlindungan bagi peserta, kelangsungan usaha, dan kesinambungan penyelenggaraan program
jaminan sosial ketenagakerjaan selama Covid-19.
Sebelumnya Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah juga menegaskan bahwa PP Nomor 49 Tahun
2020 ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan jaminan sosial
ketenagakerjaan dan meringankan beban pemberi kerja serta peserta dalam memenuhi
kewajiban membayar iuran jaminan sosial ketenagakerjaan dalam situasi saat ini. Relaksasi iuran
BPJS Ketenagakerjaan diharapkan dapat memberikan ruang gerak lebih dalam bagi para
pengusaha dalam mengalokasikan dana operasional perusahaan.
Adapun PP Nomor 49 Tahun 2020, Agus menjelaskan kebijakan mengatur penyesuaian
mengenai periode relaksasi enam bulan (periode iuran Agustus 2020-Januari 2021), kelonggaran
batas waktu pembayaran, keringanan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan
Kematian (JKm) sebesar 99 persen, dengan kata lain, cukup membayar 1 persen. Lalu
penundaan pembayaran sebagian Iuran Jaminan Pensiun (JP) hingga 99 persen yang kemudian
dapat dibayar bertahap atau sekaligus paling lambat mulai Mei 2021-April 2022. Kemudian
keringanan denda menjadi 0,5 persen.
97