Page 17 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 JUNI 2021
P. 17

Ringkasan

              Menteri  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  I  Gusti  Bintang  Darmawati
              memberikan  penghargaan  kepada  Danone  Indonesia  sebagai  salah  satu  perusahaan  dan
              organisasi yang turut berkomitmen dan melakukan berbagai inisiatif dalam menanggulangi isu
              pekerja anak. Penghargaan diberikan langsung kepada VP General Secretary Danone Indonesia,
              Vera  Galuh  Sugijanto.  Maka  dari  itu,  memperingati  Hari  Dunia  Menentang  Pekerja  Anak,
              KemenPPPA bekerja sama dengan Bappenas, Kementerian Ketenagakerjaan, YSTC Indonesia,
              dan PAACLA melakukan penilaian dan memberikan penghargaan kepada 17 pemerintah daerah
              dan  lembaga  yang  menunjukkan  komitmen  dalam  upaya  penurunan  pekerja  anak.  Danone
              Indonesia merupakan salah satu dari perwakilan dunia usaha, perwakilan lembaga masyarakat,
              desa inovatif, dan pemerintah daerah yang mendapatkan apresiasi ini.



              DANONE INDONESIA RAIH PENGHARGAAN PENCEGAHAN PEKERJA ANAK DI
              INDONESIA

              Menteri  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  I  Gusti  Bintang  Darmawati
              memberikan  penghargaan  kepada  Danone  Indonesia  sebagai  salah  satu  perusahaan  dan
              organisasi yang turut berkomitmen dan melakukan berbagai inisiatif dalam menanggulangi isu
              pekerja anak. Penghargaan diberikan langsung kepada VP General Secretary Danone Indonesia,
              Vera Galuh Sugijanto.

              Dalam sambutannya, Menteri PPPA menyatakan pemenuhan hak dan perlindungan khusus untuk
              seluruh anak merupakan hal esensial untuk terwujudnya visi Indonesia Maju. Isu pekerja anak
              adalah salah satu isu serius yang mengancam terpenuhinya hak anak karena dapat mengganggu
              tumbuh kembang, kesehatan, keselamatan, hingga pendidikannya. Terlebih, penurunan pekerja
              anak  merupakan  salah  satu  dari  5  isu  prioritas  perempuan  dan  anak  yang  menjadi  target
              KemenPPPA hingga 2024.

              "Berbagai upaya pemerintah telah membawa sejumlah kemajuan. Namun, angka pekerja anak
              di  Indonesia  masih  memprihatinkan,  terutama  setelah  pandemi.  Maka  dari  itu,  kami  ingin
              mengapresiasi para pihak yang telah menunjukkan kontributsi dan integritasnya dalam upaya
              penanggulangan pekerja anak. Kami berharap seluruh pihak dapat memberikan peran terbaiknya
              untuk Indonesia bebas pekerja anak 2022," kata I Gusti Bintang, Rabu (23/6/2021).
              Data BPS 2019 menunjukkan bahwa ada sekitar 1,5 juta pekerja anak berusia 10-17 tahun.
              Bahkan  berdasarkan  data  Sakernas,  presentase  pekerja  anak  di  Indonesia  meningkat  dalam
              kurun waktu 2 tahun terakhir.

              Tempat Hiburan Malam Digerebek Polda NTT, 16 Anak Gadis Dipaksa Layani Tamu hingga Hamil
              Dalam kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menuturkan keberadaan
              anak di dunia kerja tidak bisa dibiarkan karena juga berpengaruh pada kualitas sumber daya
              manusia. Masalah pekerja anak bisa diakibatkan oleh situasi keluarga, latar belakang ekonomi,
              pendidikan, sosial budaya, dan lainnya. Karena itu, mengatasi persoalan pekerja anak harus
              dilakukan secara serius, terencana, dan berkelanjutan, serta dilaksanakan secara terpadu dan
              terintegrasi.

              "Maka dari itu, upaya penghapusan pekerja anak perlu melibatkan berbagai pihak dengan semua
              tingkatan,  seperti  sinergi  pentahelix  dari  pemerintah,  pelaku  usaha,  akademisi,  media,  juga
              organisasi masyarakat," katanya.

              Maka dari itu, memperingati Hari Dunia Menentang Pekerja Anak, KemenPPPA  bekerja sama
              dengan  Bappenas,  Kementerian  Ketenagakerjaan,  YSTC  Indonesia,  dan  PAACLA  melakukan
              penilaian  dan  memberikan  penghargaan  kepada  17  pemerintah  daerah  dan  lembaga  yang
                                                           16
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22