Page 8 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 JUNI 2021

bisnis, dan risiko bisnis. Hotel yang dulu merupakan investasi menarik, kini jadi berisiko tinggi
karena demand -nya bisa tiba-tiba hilang," kata Maulana.
Menurut Maulana, dana hibah pariwisata yang dikucurkan oleh pemerintah pada 2020 sangat
membantu pelaku usaha hotel dan restoran. Kriteria untuk mendapatkan dana tersebut juga
mudah. Misalnya, berlokasi di ibukota dari 34 provinsi yang masuk dalam 10 destinasi pariwisata
prioritas dan 5 destinasi superprioritas.

Syarat lain adalah daerah di mana hotel atau restoran berlokasi memiliki pendapatan dari pajak
hotel dan pajak restoran minimal 15 persen dari total PAD 2019. Hibah diberikan dalam bentuk
transfer ke daerah sebesar 70 persen untuk hotel dan restoran berdasarkan realisasi Pajak hotel
dan Pajak Restoran 2019, dan 30 persen untuk daerah yang terdampak Covid-19.

"Tahun ini, dana hibah tersebut sudah tidak ada lagi. Memang masih ada bantuan, namanya
Bantuan Intensif Pemerintah (BIP), tapi tidak sama dengan dana hibah, syaratnya lebih rumit.
Selain itu, sektor yang sudah menerima bantuan pemerintah seperti hotel dan restoran, tidak
bisa menerima BIP," kata dia.

Maulana menambahkan untuk bisa menggerakkan kembali sektor perhotelan tidak semata hanya
bergantung pada penanganan pandemi Covid-19. "Untuk menangani pandemi pun, pemerintah
butuh biaya. Biaya ini diperoleh jika roda ekonomi berjalan. Kalau ekonomi tidak jalan, kita hanya
bisa makan tabungan, tapi sampai kapan?" Karena itu, kata Maulana, selain vaksinasi yang masif
yang menjadi tugas pemerintah. masyarakat juga harus mengubah perilakunya dengan tetap
menerapkan protokol kesehatan yang ketat. " Punishment bagi mereka yang melanggar protokol
kesehatan harus dijalankan," katanya.

Pelaku usaha hotel juga berharap pemerintah bisa memberikan kebijakan yang berimbang,
misalnya dengan memberikan keringanan pajak bumi dan bangunan (PBB). "Di beberapa daerah,
PBB malah naik. Kebijakan ini kan memberatkan. Daerah juga tidak akan mendapatkan pajak
hotel dan restoran jika tak ada tamu," kata Maulana.

Sutrisno juga berharap pemerintah bisa meringankan pelaku industri hotel dengan mengurangi
atau menurunkan pajak dan biaya-biaya. "Tarif pajak selama ini kan ditetapkan pada saat
sebelum pandemi. "Situasi kini berubah. Mestinya pajak reklame atau ada diskon biaya listrik,"
katanya.

7