Page 424 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 AGUSTUS 2020

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Harapan saya kepada teman-teman pekerja
yang akan menerima program ini, saya minta belanjakanlah uang ini untuk membeli produk-
produk dalam negeri, belilah hasil karya UMKM kita

Ringkasan

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, pemerintah menambah penerima manfaat
subsidi upah bertambah menjadi 15.725.232 orang, dari yang semula hanya 13.870.496 orang
dengan total anggaran mencapai Rp37,7 triliun.

OGAH PERTUMBUHAN EKONOMI KUARTAL III MINUS LAGI, PENERIMA INSENTIF
RP600 RIBU DITAMBAH 1,9 JUTA JADI 15,7 JUTA PEKERJA

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, pemerintah menambah penerima manfaat
subsidi upah bertambah menjadi 15.725.232 orang, dari yang semula hanya 13.870.496 orang
dengan total anggaran mencapai Rp37,7 triliun.

"Berdasarkan hasil koordinasi kementerian dan lembaga diputuskan untuk memperbanyak yang
mendapat manfaat menjadi 15.725.232 orang dari yang semula hanya 13.870.496 orang,
dengan demikian anggaran bantuan pemerintah untuk subsidi upah mengalami kenaikan
menjadi Rp37,7 triliun dari Rp33,1 triliun," kata Ida dalam konferensi pers di Kantor Presiden,
Jakarta, Senin (10/8/2020).

Jumlah penerima subsidi upah ini, naik sekitar 1,9 juta dari rencana sebelumnya sebanyak 13,8
juta pekerja. Sebelumnya, Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan
Ekonomi Nasional (PEN), Erick Thohir mengatakan, pemerintah akan memberikan subsidi gaji
bagi pekerja formal dengan gaji di bawah Rp5 juta per bulan, yaitu sebesar Rp600 ribu per bulan.
Insentif upah ini disalurkan pada kuartal III 2020, yang berarti selambat-lambatnya September
2020.

Bantuan subsidi penerimaan ini merupakan stimulus terbaru dari pemerintah yang ditujukan
kepada pekerja formal dengan kriteria gaji di bawah Rp5 juta, terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan,
dan bukan pegawai BUMN atau Aparatur Sipil Negara (ASN). "Adapun pekerja atau buruh yang
mendapat bantuan harus memenuhi syarat sebagai berikut yaitu Warga Negara Indonesia yang
dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK), anggota BPJS Ketenagakerjaan yang
dibuktikan dengan kartu kepersertaan dan peserta aktif yang membayar iuran dihitung
berdasarkan upah di bawah Rp5 juta sesuai dengan upah yang dilaporkan ke BPJS
Ketenagakerjaan," tambah Ida.

Selanjutnya pekerja sektor formal itu harus memiliki rekening bank yang aktif dan tidak termasuk
peserta penerima manfaat Kartu Pra Kerja dan membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan sampai
Juni 2020. "Nantinya penyaluran subsidi upah dilakukan dengan memindahbukukan dari bank
penyalur subsidi ke rekening penerima bantuan pemerintah melalui bank-bank BUMN yang ada
di Himbara," ungkap Ida.

Mekanisme subsidi upah tersebut, menurut Ida, diberikan kepada pekerja atau buruh sebesar
Rp600 ribu/bulan sehingga totalnya para pekerja mendapat Rp2,4 juta dalam 4 bulan yang
diberikan setiap 2 bulan sekali artinya sekali pencairan subsidi adalah sebesar Rp1,2 juta.

"Untuk data calon penerima upah bersumber data BPJS Ketenagakerjaan yang dilakukan validasi
dan verifikasi oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai kriteria dan persyarakat yang ditentukan. BPJS

423