Page 429 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 AGUSTUS 2020
P. 429
akses kepada KPK untuk melihat data penerima subsidi upah sebagai bentuk pendampingan
hukum program tersebut.
KPK MINTA AKSES DATA PENERIMA SUBSIDI UPAH UNTUK LAKUKAN
PENDAMPINGAN
Kalau ada penyempurnaan kami akan lakukan di level teknis karena database-nya sudah cukup
andal Jakarta - Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan meminta Kementerian
Ketenagakerjaan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan memberikan
akses kepada KPK untuk melihat data penerima subsidi upah sebagai bentuk pendampingan
hukum program tersebut.
"Kami minta kerja sama BPJS Ketenagakerjaan dan Kementerian Ketenagakerjaan untuk
mengizinkan tim kami melihat data termasuk mengambil contoh per wilayah dari beberapa
perusahaan untuk meyakinkan bahwa yang dituju adalah penerima yang tepat," kata Pahala
dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Senin.
Pahala menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers bersama dengan Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto.
Pemerintah akan memberikan subsidi upah bagi pekerja formal dengan upah di bawah Rp5 juta
per bulan sebesar Rp600 ribu per bulan selama empat bulan yang akan disalurkan pada kuartal
III 2020 atau selambat-lambatnya September 2020.
Berdasarkan data yang sudah dikumpulkan oleh BPJS Ketenagakerjaan, jumlah penerima
manfaat bertambah menjadi 15.725.232 orang dari yang semula ditargetkan 13.870.496 orang
sehingga anggaran bantuan pemerintah untuk subsidi upah juga mengalami kenaikan menjadi
Rp37,7 triliun dari Rp33,1 triliun.
"Begitu kami dengar ada program ini, kebetulan saat program kartu prakerja kami sudah sempat
lihat data di BPJS Ketenagakerjaan dan kami percaya database ini sebenarnya memang bisa
saja ada penyempurnaan di sana sini," ungkap Pahala.
Namun, Pahala meyakini program tersebut dapat berjalan sesuai dengan tujuannya.
"Kami siap membantu agar program ini berjalan. Kalau ada penyempurnaan kami akan lakukan
di level teknis karena database -nya sudah cukup andal," tambah Pahala.
Menurut Ida, Kementerian Ketenagakerjaan sudah membentuk tim koordinasi pelaksanaan
dengan BPJS Ketenagakerjaan dengan mendapat pendampingan langsung dari Polri, Kejaksaan
Agung, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
(BPKP), KPK, Kementerian Koordinator Perekonomian, dan Kementerian Keuangan.
"Kami minta pendampingan aparat hukum kepolisian, Kejaksaan Agung, BPK, BPKP, KPK, untuk
meyakinkan kami sebagai kuasa pengguna anggaran agar program tepat sasaran dan uang
setelah verifikasi dilakukan akan ditransfer langsung ke rekening penerima program, jadi tidak
mampir ke mana-mana lagi dan tentu ini diperlukan validasi data dengan baik," kata Ida.
Menurut Agus Susanto, BPJS Ketenagakerjaan juga sudah memiliki sistem real time dalam
pengumpulan nomor rekening tersebut.
"Sudah terkumpul 700 ribu rekening di kita, dalam 1 hari ini kami yakin mendekati angka 1 juta
rekening. Kami minta kerja sama seluruh HRD tolong kumpulkan nomor-nomor rekening tersebut
dan pastikan penerimanya adalah pekerja yang di bawah Rp5 juta," tambah Agus.
428
