Page 425 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 AGUSTUS 2020

Ketenagakerjaan bertanggung jawab terhadap kebenaran data subsidi upah yang diberikan ke
buruh," kata Ida.
Menurut Ida, pemerintah memutuskan untuk menggunakan data BPJS Ketenagakerjaan karena
dinilai paling akurat dan lengkap sehingga akuntabel dan valid. "Subsidi upah ini diberikan
pemerintah untuk memberikan apresiasi kepada pekerja atau buruh yang terdaftar dan aktif
membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan dan dimaksudkan sebagai momentum untuk
meningkatkan keanggotaan Jamsostek," tambah Ida.

Data 15.725.232 orang yang dinilai layak mendapat subsidi upah itu, menurut Ida, adalah data
per 30 Juni 2020. "Pekerja bisa berasal dari bidang pekerjaan apa saja, tidak dibatasi yang
penting peserta BPJS Ketenagakerjaan dan dimiliki upah di bawah Rp5 juta, jadi tidak ada
pernyaratan bidang pekerjaannya," ungkap Ida.

Kementerian Ketenagakerjaan juga sudah membentuk tim koordinasi pelaksanaan dengan BPJS
Ketenagakerjaan dengan mendapat pendampingan langsung dari Polri, Kejaksaan Agung, Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan KPK,
Kementerian Koordinator Perekonomian dan Kementerian Keuangan "Harapan saya kepada
teman-teman pekerja yang akan menerima program ini, saya minta belanjakanlah uang ini untuk
membeli produk-produk dalam negeri, belilah hasil karya UMKM kita," ungkap Ida.

Sebelumnya, pemerintah sudah menyalurkan bantuan pengaman sosial bagi berbagai lapisan
masyarakat, seperti Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Bantuan Langsung Tunai,
Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, subsidi bunga UMKM, yang menyasar masyarakat
berpenghasilan rendah dan terdampak pandemi COVID-19 yang menyasar 29 juta keluarga
paling miskin, atau sekitar 120 juta penduduk Indonesia yang paling miskin.

424