Page 478 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 AGUSTUS 2020
P. 478
MASIH ADA PERUSAHAAN BELUM LAPOR UPAH ASLI PEKERJA PENERIMA SUBSIDI
GAJI
Merdeka.com - Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek Agus Susanto
menjelaskan calon penerima bantuan subsidi gaji dari seluruh sektor industri. Namun saat ini,
masih ada beberapa perusahaan yang belum melaporkan seluruh peserta terkait upah
sebenarnya.
"Kami sisir, kami dapat data baru kami sampaikan kepada perusahaan. Memang kami sadari ada
beberapa perusahaan yang belum laporkan seluruh peserta atau karyawan dan tidak melaporkan
upah sebenarnya. Saat ini adalah waktu yang tepat untuk kita melakukan pembenahan dan
transformasi," kata Agus dalam siaran teleconfernce, Senin (10/8).
Untuk itu, dia meminta agar perusahaan bisa bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan agar
proses pemberian bantuan tepat sasaran. "Kita harus patuh dan taat hukum, sehingga kami
minta seluruh perusahaan untuk pastikan bahwa yang diberikan sesuai dengan upah," imbuhnya.
Saat ini, pihaknya sedang mengumpulkan nomor rekening para penerima bantuan. Data tersebut
berasal dari para perusahaan dan HRD yang melaporkan. "Kami sedang kumpulkan untuk dorong
para perusahaan dan HRD untuk segera laporkan rekening bank kepada BPJS agar kami punya
waktu untuk validasi berikutnya," ungkap Agus.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, pemerintah akan menambah
jumlah penerima bantuan subsidi upah kepada para tenaga kerja formal yang tercatat pada BPJS
Ketenagakerjaan. Penerima yang sebelumnya diberikan hanya sekitar 13,8 juta kini jadi 15,7
juta pekerja.
"Kami bersepakat, jumlah calon penerima ditingkatkan, menjadi 15.725.232 orang dari semula
13.870.496 orang dengan demikian anggaran bantuan pemerintah untuk subsidi upah ini
mengalami kenaikan menjadi, Rp 37,7 triliun dari semula, Rp 33,1 triliun," kata Ida dalam siaran
teleconference, Senin (10/8).
Dia menjelaskan para tenaga kerja dan buruh yang mendapatkan bantuan harus memenuhi
persyaratan. Pertama yaitu Warga Negara Indonesia (WNI) dan terdaftar peserta BPJS
Ketenagakerjaan.
"Dibuktikan dengan noker kartu kepesertaan, dan peserta membayar iuran dengan besaran iuran
yang dihitung berdasarkan upah di bawah 5 juta sesui upah yang dilaporkan kepada BPJS
ketenagakerjaan," imbuhnya. [azz].
477
