Page 474 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 AGUSTUS 2020
P. 474
Namun, dari data tersebut tidak termasuk pekerja di induk perusahaan BUMN, lembaga negara,
atau pekerja di instansi pemerintah. Melainkan dikhususkan untuk pekerja yang layak
mendapatkan subsidi upah yakni non ASN.
Kendati begitu, Agus mendapatkan kesulitan lain yakni beberapa perusahaan belum
melampirkan nomor rekening peserta.
"Oleh karena itu BP Jamsostek sejak Sabtu (8/8/2020) kemarin telah menginformasikan kepada
perusahaan untuk melengkapi nomor-nomor rekening pekerja yang gajinya di bawah Rp 5
juta," pungkasnya.
" di Liputan6 Pagi SCTV setiap Senin pukul 05.30 WIB, mulai 10 Agustus 2020 Sebelumnya,
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, penerima program subsidi gaji untuk
pekerja terdampak Covid-19 dengan penghasilan di bawah Rp 5 juta naik menjadi menjadi 15,7
juta pekerja. Sebelumnya, pemerintah menargetkan 13,8 juta pekerja dapat subsidi upah
tersebut.
"Hasil rapat dengan Kementerian dan Lembaga disepakati bahwa untuk memperbanyak
masyarakat yang akan mendapatkan bantuan pemerintah ini, maka jumlah calon penerima
ditingkatkan menjadi 15.725.232 orang yang semula hanya 13.870.496 orang," kata Ida dalam
Pengumuman Program Bantuan Subsidi Upah Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (10/8/2020).
Lanjut Ida, dengan demikian anggaran bantuan pemerintah subsidi upah mengalami
peningkatan menjadi Rp 37,7 triliun dari semula Rp 33,1 triliun.
Data penerima bantuan subsidi upah ini diambil dari data BPJS Ketenagakerjaan dengan batas
waktu pengambilan data sampai dengan 30 Juni 2020 ,sehingga hanya peserta yang telah
terdaftar pada batas waktu tersebut dan memenuhi persyaratan.
Dari data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan itu telah dilakukan verifikasi dan validasi oleh BPJS
Ketenagakerjaan sesuai kriteria dan persyaratan yang ditentukan. Sehingga BPJS
Ketenagakerjaan bertanggung jawab mutlak mengenai kebenaran data penerima manfaat yang
diberikan kepada pekerja atau buruh.
"Saat ini data BPJS Ketenagakerjaan dinilai paling akurat dan lengkap sehingga akuntabel dan
valid dipergunakan oleh pemerintah sebagai dasar pemberian bantuan subsidi secara cepat, dan
tepat sasaran," ujarnya.
Oleh karena itu, Pemerintah perlu memberi apresiasi kepada pekerja atau buruh yang sudah
terdaftar dan aktif membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan.
"Hal ini juga menjadi momentum untuk meningkatkan kepesertaan jaminan sosial
ketenagakerjaan sebagai bagian dari upaya transformasi menuju Indonesia Maju," pungkasnya.
473
