Page 503 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 AGUSTUS 2020

Menurut data yang dihimpun Kemnaker dengan bantuan dari Disnaker Pemda, hingga 31 Juli
2020, pekerja formal maupun informal yang terdampak Covid-19 di Provinsi Jam Barat mencapai
lebih dari 342.772 pekerja.

PEKERJA DI JABAR PALING BANYAK TERDAMPAK

Menteri Ketenagakerjaan, ida Fauziyah, mengungkapkan Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi
dengan tenaga kerja yang terdampak imbas dari Covid-19 paling banyak. Menurut data yang
dihimpun Kemnaker dengan bantuan dari Disnaker Pemda, hingga 31 Juli 2020, pekerja formal
maupun informal yang terdampak Covid-19 di Provinsi Jam Barat mencapai lebih dari 342.772
pekerja.

"Tentu dengan kondisi dan tantangan ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Barat ini perlu untuk
segera ditindaklanjuti sesegera mungkin agar kita bisa tekan laju dampak Covid-19 ini
kedepannya/' kata Menaker Ida saat memberikan arahan konkret pemulihan ekonomi nasional
di bidang ketenagakerjaan di hadapan Kadisnaker Kab/Kota seluruh Jawa Barat di Bandung,
Minggu (9/8/2020) dalam siaran pers Kemnaker.

Secara nasional, hingga 31 Juli 2020, total pekerja formal maupun informal yang terdampak
Covid-19 mencapai lebih dari 3,5 juta orang. Dari jumlah tersebut, data yang sudah (M-cleansing
kemnaker dengan BPJS Ketenagakerjaan mencapai 2.146.667 orang (yang terdata by name by
address). Data yang sudah cleansing tersebut terdiri dari pekerja formal yang dirumahkan
mencapai 1.132.117 orang dan pekerja formal yang di-PHK sebanyak 383.645 orang. Sedangkan
pekerja sektor informal yang terdampak mencapai 630.905 orang.

Menurut Menaker Ida, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo terkait mitigasi dampak
pandemi di bidang ketenagakerjaan, pemerintah melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional
berupaya meringankan beban pekerja ter-PHK melalui berbagai stimulus, termasuk menyalurkan
berbagai bantuan sosial bagi para korban PHK, Kartu Prakerja, program padat karya, dan
kewirausahaan untuk penyerapan tenaga kerja yang terdampak pandemi. Bahkan, kata Ida,
pemerintah akan memberikan stimulus berupa subsidi upah kepada para pekerja peserta aktif
BPJS Ketenagakerjaan yang penghasilannya di bawah Rp 5 juta.

"Subsidi upah diberikan sebesar Rp 600 ribu per bulan selama empat bulan dan akan diberikan
per dua bulan sekali. Artinya, satu kali pencairan, pekerja akan menerima uang subsidi sebesar
Rp 1,2 juta," tutur Ida.

Menurutnya, dengan adanya stimulus seperti ini, maka daya beli masyarakat akan mulai
meningkat. Dengan demikian, akan berdampak pada pertumbuhan positif perekonomian
Indonesia di kuartal III dan IV.

"Saya mengajak kepada Bapak/ Ibu Kadisnaker Kab/Kota untuk bersama sama gotong royong
dan menjaga soliditas moral sosial guna serius dalam penanganan dan pemulihan di sektor
ketenagakerjaan yang ada di Jawa Barat," tutur Ida.

Sementara itu ditemui di tempat yang sama, Kadisnakertrans Provinsi Jawa Barat, Rachmat
Taufik Garsadi, mengungkapkan bahwa tingkat angka pengangguran terbuka di Jawa Barat
masih cukup tinggi. Ditambah lagi, masih tingginya angka disparitas UMK di tingkat kabupaten/
kota, yang berdampak pada minimnya produktivitas dan daya saing keterampilan yang ada di
Jawa Barat.

"Tentu kami di provinsi meminta bantuan arahan dari pusat dan Bu Menteri agar sarana dan
prasarana pelatihan di Jawa Barat dan permasalahan lainnya dapat diatasi dengan baik," tutur
Taufik, (snd)
502