Page 573 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 AGUSTUS 2020
P. 573
Judul Menaker: Penerima Subsidi Upah Naik Jadi 15,7 Juta Pekerja
Nama Media liputan6.com
Newstrend Santunan Pegawai Swasta
Halaman/URL https://www.liputan6.com/bisnis/read/4327178/menaker-penerima-
subsidi-upah-naik-jadi-157-juta-pekerja
Jurnalis Tira Santia
Tanggal 2020-08-10 15:50:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Pemerintah berencana memberikan bantuan Rp 600 ribu bagi para pegawai yang bekerja di
sektor swasta dengan gaji di bawah Rp 5 juta. Skema ini masuk ke dalam program Pemulihan
Ekonomi Nasional (PEN). Insentif tersebut diberikan selama 4 bulan, mulai September hingga
Desember 2020 dengan besaran Rp 600 ribu per bulan. Hal itu dibenarkan oleh Menteri
Keuangan Sri Mulyani, bahwa pemerintah sedang mengkaji rencana pemberian insentif tersebut,
dan akan menelan dana sebesar Rp 31,2 triliun.
MENAKER: PENERIMA SUBSIDI UPAH NAIK JADI 15,7 JUTA PEKERJA
Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, penerima program subsidi gaji
untuk pekerja terdampak Covid-19 dengan penghasilan di bawah Rp 5 juta naik menjadi
menjadi 15,7 juta pekerja. Sebelumnya, pemerintah menargetkan 13,8 juta pekerja dapat subsidi
upah tersebut.
"Hasil rapat dengan Kementerian dan Lembaga disepakati bahwa untuk memperbanyak
masyarakat yang akan mendapatkan bantuan pemerintah ini, maka jumlah calon penerima
ditingkatkan menjadi 15.725.232 orang yang semula hanya 13.870.496 orang," kata Ida dalam
Pengumuman Program Bantuan Subsidi Upah Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (10/8/2020).
Lanjut Ida, dengan demikian anggaran bantuan pemerintah subsidi upah mengalami
peningkatan menjadi Rp 37,7 triliun dari semula Rp 33,1 triliun.
Data penerima bantuan subsidi upah ini diambil dari data BPJS Ketenagakerjaan dengan batas
waktu pengambilan data sampai dengan 30 Juni 2020 ,sehingga hanya peserta yang telah
terdaftar pada batas waktu tersebut dan memenuhi persyaratan.
Dari data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan itu telah dilakukan verifikasi dan validasi oleh BPJS
Ketenagakerjaan sesuai kriteria dan persyaratan yang ditentukan. Sehingga BPJS
Ketenagakerjaan bertanggung jawab mutlak mengenai kebenaran data penerima manfaat yang
diberikan kepada pekerja atau buruh.
572
