Page 589 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 AGUSTUS 2020

Menurutnya, akurasi validasi data pekerja/buruh sangat penting karena ketepatan sasaran
program ini bergantung dari verifikasi data yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
Ekspektasi publik dinilainya sangat luar biasa, sehingga program subsidi ini harus benar-benar
diterima oleh pekerja/buruh yang memenuhi persyaratan.

Katanya, berdasarkan hasil rapat dengan Kementerian/Lembaga, disepakati untuk
memperbanyak masyarakat yang akan mendapatkan bantuan ini, maka jumlah calon penerima
ditingkatkan menjadi 15.725.232 orang dari yang semula hanya 13.870.496 orang. "Dengan
demikian maka anggaran bantuan pemerintah subsidi upah ini mengalami peningkatan menjadi
Rp 37,7 triliun dari semula Rp 33,1 triliun," ucapnya.

Untuk mengawasi pelaksanaan bantuan supaya tepat sasaran, pemerintah mendapatkan
pendampingan dari Kepolisian, Kejaksaan Agung, KPK, BPK dan BPKP.

Menurut Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto, pihaknya menyambut baik
program bantuan subsidi upah yang dilakukan pemerintah. Agus menganggap, program tersebut
menjadi nilai tambah bagi pekerja yang terdaftar sebagai peserta aktif BPJamsostek, selain
mendapatkan perlindungan dari risiko kerja dalam bentuk kecelakaan kerja, kematian, hari tua,
dan juga jaminann pensiun. "BP Jamsostek menyatakan kesiapannya dalam mendukung
program penerima subsidi upah ini, dan saat ini BP Jamsostek siap menjalankan tugas amanah
ini dan kami akan menyiapkan data sebagaimana dipersyaratkan," kata Agus.

Nantinya, sambung Agus, dari data yang ada, pihaknya akan menyisir peserta aktif atau pekerja
formal yang upahnya di bawah Rp5 Juta per bulan berdasarkan data upah pekerja yang
dilaporkan oleh pemberi kerja dan tercatat di BPJS Ketenagakerjaan.

(*/arl).

588