Page 609 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 AGUSTUS 2020
P. 609
Judul APINDO MINTA PEKERJA INFORMAL MASUK KUOTA PNENERIMA BLT
Nama Media Harian Terbit
Newstrend Santunan Pegawai Swasta
Halaman/URL Pg10
Jurnalis Danial
Tanggal 2020-08-10 14:00:19
Ukuran 165x231mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 51.975.000
News Value Rp 259.875.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
Ringkasan
Wakil Menteri BUMN I sekaligus Ketua Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi
Nasional Budi Gunadi mengungkapkan, stimulus bantuan sosial bagi pekerja di bawah Rp 5 juta
tidak akan memperbesar gap atau kesenjangan antara masyarakat. Pasalnya, sebagian besar
segmen masyarakat juga sudah tersentuh oleh program bantuan dari pemerintah.
"Apakah ini akan memperbesar gap antara yang dapat dan tidak? Menurut kami akan
memperkecil, karena hampir semua segmen diberikan, sudah tersentuh oleh program bantuan
dari pemerintah yang lain. Segmen ini belum tersentuh sehingga secara spesifik ini yang kami
berikan,"ujar dia pada akhir pekan.
APINDO MINTA PEKERJA INFORMAL MASUK KUOTA PNENERIMA BLT
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyambut baik rencana pemerintah memberikan
bantuan langsung tunai (BLT) kepada pekerja dengan gaji di bawah Rp5 juta per bulan. Stimulus
tersebut diharapkan bisa mendongrak daya beli masyarakat.
Wakil Ketua Apindo, Shinta Kamdani mengatakan, BLT tersebut bisa efektif karena biasanya
akan digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Namun, kata dia, bantuan tersebut
seharusnya tidak hanya diberikan kepada pekerja formal.
"Stimulus pemerintah untuk pemulihan ekonomi harus diberikan ke berbagai target terutama
pekerja informal bukan hanya yang formal," kata Shinta, Minggu (9/8/2020).
Dia mengakui perluasan jumlah penerima BLT dapat membebani anggaran. Oleh karena itu, dia
berharap pemerintah bisa lebih cermat untuk membagi porsinya.
Selain itu, kata Shinta, rencana tersebut juga perlu dieksekusi dengan cepat agar Indonesia bisa
terhindar dari resesi. Setiap kementerian / lembaga (K/L) terkait harus segera berkoordinasi
menuntaskan payung hukum kebijakan.
608
