Page 634 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 AGUSTUS 2020
P. 634
Fokus bantuan Rp 600.000 untuk karyawan swasta dari pemerintah kali ini adalah untuk 13,8
juta pekerja non-PNS dan BUMN yang aktif terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran di
bawah Rp 150.000 per bulan atau setara dengan gaji di bawah Rp 5 juta per bulan.
2. Diproses HRD Perusahaan dan BPJS Ketenagakerjaan Deputi Direktur Bidang Hubungan
Masyarakat dan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan Irvansyah Utoh Banja mengatakan, untuk
pendataan pekerja swasta yang menerima subsidi Rp 600.000 per bulan akan dilakukan oleh BP
Jamsostek.
"Jadi ini untuk pekerja penerima upah (formal) yang (terdaftar) peserta BP Jamsostek dengan
upah dilaporkan dan tercatat di kami di bawah Rp 5 juta," kata Utoh.
Setelah penyaringan data pekerja dengan upah di bawah Rp 5 juta per bulan rampung, BP
Jamsostek akan mendata nomor rekening penerima subsidi lewat perusahaan tempat bekerja.
Dengan kata lain, pekerja yang menerima gaji di bawah Rp 5 juta per bulan dan berhak jadi
penerima subsidi, tidak diharuskan untuk mendaftarkan diri ke kantor cabang BP Jamsostek atau
BPJS Ketenagakerjaan.
"Kantor Cabang sekarang lagi ngumpulkan data nomor rekening peserta tersebut via HRD. Iya
(tak perlu datang ke kantor cabang), dorong HRD-nya untuk report nomor rekening," ungkap
Utoh.
3. Ditransfer langsung ke rekening Kepala Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio
Kacaribu mengatakan, pemerintah masih mengkaji skema yang tepat dalam penyaluran insentif
tersebut. Tujuannya, untuk bisa benar-benar gaji tambahan tepat sasaran, masuk ke kantong
karyawan.
"Ini bukan masalah besarannya, tapi bagaimana uang itu sampai ke kantong penerima. Ini
sedang kita pikirkan bagaimana agar seefisien mungkin (menyasar penerima)," ujar dia.
Febrio mengatakan, salah satu kendala dalam merealisasikan insentif tersebut adalah
memastikan kebenaran data dari penerima bantuan. Menurut dia, data yang dibutuhkan ini
sedari awal tidak dimiliki oleh pemerintah.
Oleh sebab itu, pemerintah kini tengah merampungkan pengumpulan data, sehingga pemberian
insentif diharapkan bisa tepat sasaran dan bisa dipertanggungjawabkan.
4. Untuk peningkatan daya beli Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan
Ekonomi Nasional Erick Thohir mengatakan, BLT tersebut bertujuan untuk meningkatkan daya
beli sehingga bisa menggenjot pertumbuhan ekonomi.
"Tujuan pemerintah menggelontorkan bantuan gaji tambahan ini adalah untuk mendorong
konsumsi masyarakat. Hal ini penting untuk menggerakkan perekonomian dan mendorong
pemulihan ekonomi," ujar Erick.
Erick menjelaskan, program pemulihan ekonomi yang dilaksanakan oleh pemerintah cukup
banyak namun saling berkesinambungan, seperti bantuan sosial tunai, bantuan pangan non
tunai, program keluarga harapan hingga penyaluran kredit di sektor UMKM.
"Percepatan realisasi program pemulihan ekonomi ini berjalan beriringan dengan prioritas utama
pemerintah untuk kesehatan dan mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam pandemi ini
agar kesehatan pulih, dan ekonomi pun bangkit," ucap dia.
5. Program dikritik Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance
Tauhid Ahmad mengatakan, pemberian insentif kepada karyawan swasta tersebut berisiko kian
meningkatkan kesenjangan masyarakat di akhir tahun.
633
