Page 637 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 AGUSTUS 2020

SOAL BANTUAN RP 600 RIBU PER BULAN, PKS: PEMERINTAH JANGAN PHP

- Pemerintah berencana memberikan bantuan sebesar Rp 600 ribu per bulan selama empat bulan
kepada para pekerja swasta (non-BUMN). Bantuan itu khusus bagi karyawan dengan
penghasilan di bawah Rp 5 Juta per bulan.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati memberikan catatan agar
pemerintah juga memberikan perhatian kepada pekerja yang tidak tergabung dalam BPJS
Ketenagakerjaan seperti pekerja informal, pekerja outsourching, Pekerja Bukan Penerima Upah
(PBPU) dan pekerja lain yang tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.

Ia mencatat, insentif yang akan diberikan pemerintah tersebut merupakan niat baik untuk
memberikan stimulan peningkatan daya beli masyarakat. Namun, kata Mufida, pemerintah harus
punya strategi komprehensif dan tidak parsial dalam membantu para pekerja terdampak
pandemi saat ini.

"Pemerintah harus segera memberikan perhatian lebih besar terhadap masalah pengangguran
baru dari gelombang PHK akibat pandemi, dengan mencarikan solusi agar mereka mendapat
pekerjaan baru atau tetap memperoleh penghasilan," ujar Mufida kepada wartawan, Senin
(10/8).

"Selain hanya menjangkau 13 juta pekerja yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan, perlu ada
langkah nyata untuk pekerja lainnya. Ini harus ada solusinya seperti apa? padahal bisa jadi
mereka jauh lebih terpuruk," tambahnya.

Karena itu, Mufida meminta pemerintah benar-benar menjalankan sebuah program dengan data
yang akurat. Jangan sampai anggaran penanggulangan Covid-19 yang besar diwujudkan dalam
sebuah program yang tidak tepat sasaran seperti kasus pelatihan kartu prakerja.

"Ini baru usulan dan janji yang dikeluarkan pemerintah. Kita ingin tanya, insentif kepada tenaga
kesehatan yang sudah berjuang hingga mempertaruhkan nyawa itu apa sudah terealisasi dengan
baik? Sebaiknya jangan kerap melempar janji PHP (pemberi harapan palsu-Red) dan program
yang kemudian tidak terealisasi dengan baik," katanya.

Lebih lanjut, Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini meminta untuk program pemberian
insentif kepada pekerja, pemerintah harus melibatkan dan membuka dialog terbuka dengan
serikat pekerja atau buruh dan pengusaha. Dialog secara transparan ini untuk melihat program
bantuan apa yang paling tepat diberikan kepada pekerja.

"Jangan jadikan program ini komoditas politik untuk memuluskan RUU Cipta Kerja di kalangan
teman-teman pekerja. Serikat pekerja sudah banyak memberikan catatan bahkan penolakan
terhadap RUU Cipta Kerja ini. Fokus berikan bantuan ini kepada seluruh masyarakat yang
membutuhkan akibat kesulitan selama Pandemi. Itu harus dijaga," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan
pemerintah siap menggodok kebijakan stimulus baru untuk menekan dampak pandemi Covid-
19. Salah satunya adalah bantuan langsung untuk pegawai dengan gaji di bawah Rp 5 juta.

"Support untuk mereka yang bekerja sedang dimatangkan datanya, sedang disiapkan baik dari
BPJS Ketenagakerjaan. Kalau data sudah by name, by address, by rekening sudah ketemu baru
program ini difinalisasi," ujar Airlangga.

Airlangga mengungkapkan untuk para pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja
(PHK) sebanyak 2,1 juta orang berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, akan dibantu
melalui program Kartu Prakerja lebih dulu.

636