Page 636 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 AGUSTUS 2020

Judul Soal Bantuan Rp 600 Ribu per Bulan, PKS: Pemerintah Jangan PHP
Nama Media jawapos.com
Newstrend Santunan Pegawai Swasta
Halaman/URL https://www.jawapos.com/nasional/politik/10/08/2020/soal-bantuan-
rp-600-ribu-per-bulan-pks-pemerintah-jangan-php/
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-08-10 11:38:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Kurniasih Mufidayati (Anggota Komisi IX DPR) Pemerintah harus segera memberikan
perhatian lebih besar terhadap masalah pengangguran baru dari gelombang PHK akibat
pandemi, dengan mencarikan solusi agar mereka mendapat pekerjaan baru atau tetap
memperoleh penghasilan

neutral - Kurniasih Mufidayati (Anggota Komisi IX DPR) Selain hanya menjangkau 13 juta pekerja
yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan, perlu ada langkah nyata untuk pekerja lainnya. Ini harus
ada solusinya seperti apa? padahal bisa jadi mereka jauh lebih terpuruk

neutral - Kurniasih Mufidayati (Anggota Komisi IX DPR) Ini baru usulan dan janji yang dikeluarkan
pemerintah. Kita ingin tanya, insentif kepada tenaga kesehatan yang sudah berjuang hingga
mempertaruhkan nyawa itu apa sudah terealisasi dengan baik? Sebaiknya jangan kerap
melempar janji PHP (pemberi harapan palsu-Red) dan program yang kemudian tidak terealisasi
dengan baik

neutral - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) Support untuk mereka
yang bekerja sedang dimatangkan datanya, sedang disiapkan baik dari BPJS Ketenagakerjaan.
Kalau data sudah by name, by address, by rekening sudah ketemu baru program ini difinalisasi

Ringkasan

Pemerintah berencana memberikan bantuan sebesar Rp 600 ribu per bulan selama empat bulan
kepada para pekerja swasta (non-BUMN). Bantuan itu khusus bagi karyawan dengan
penghasilan di bawah Rp 5 Juta per bulan.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati memberikan catatan agar
pemerintah juga memberikan perhatian kepada pekerja yang tidak tergabung dalam BPJS
Ketenagakerjaan seperti pekerja informal, pekerja outsourching, Pekerja Bukan Penerima Upah
(PBPU) dan pekerja lain yang tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.

635