Page 664 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 AGUSTUS 2020
P. 664
"Syarat pertama tentu saja, WNI, yang dibuktikan dengan nomor induk kependudukan. Kedua,
terdaftar sebagai peserta BPJS yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan yang dibuktikan
dengan noker kartu kepesertaan membayar iuran sesuai besaran upah," ujar Ida Fauziyah via
telekonferensi dari Kantor Presiden, Senin, (10/8/2020).
Syarat ketiga, memiliki rekening bank (Himbara) yang masih aktif. Keempat, tidak termasuk
dalam peserta penerima manfaat program kartu pra kerja. Kelima, membayar iuran BPJS hingga
Juni 2020.
Bantuan ini akan ditransfer langsung ke rekening penerima bantuan melalui bank-bank BUMN
yang terhimpun dalam Himbara. Mekanime penyaluran subsidi upah ini diberikan kepada pekerja
atau buruh sebesar Rp600 ribu per bulan selama 4 bulan.
"Satu kali pencairan subsidi itu sebesar Rp1,2 juta, jadi dua kali pencairan," ujar Ida.
Alasan pemerintah menggunakan data BPJS Ketenagakerjaan, ujar Ida, agar bantuan tepat
sasaran. Data penerima bantuan subsidi upah ini diambil dari data BPJS Ketenagakerjaan dengan
batas waktu pengambilan data per 30 juni 2020. Jumlah calon penerima ditingkatkan, menjadi
15.725.232 orang dari semula 13.870.496 orang.
"Dengan demikian, anggaran bantuan pemerintah untuk subisidi upah ini mengalami kenaikan
menjadi Rp37,7 T dari semula Rp 33,1 T," ujar Ida.
(*/Tempo).
663
