Page 666 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 AGUSTUS 2020
P. 666
Sedangkan dari data yang sudah di cleansing Kemnaker dengan BPJS Ketenagakerjaan
mencapai 2.146.667.
"Ini orang yang terdata by name by address," ujar Ida lewat keterangan tertulis, Minggu
(9/8/2020).
Ida berujar, data yang sudah cleansing tersebut terdiri dari pekerja formal yang dirumahkan
mencapai 1.132.117 orang. Sementara, pekerja formal yang di-PHK mencapai 383.645 orang.
Sedangkan pekerja sektor informal yang terdampak mencapai 630.905 orang. Ida menyebut
Jawa Barat menjadi provinsi yang paling banyak pekerja yang terimbas dari Covid-19.
Secara total, baik pekerja formal maupun informal yang terdampak Covid-19 di Jawa Barat
mencapai lebih dari 342.772 pekerja.
"Tentu dengan kondisi dan tantangan ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Barat ini, perlu untuk
segera ditindaklanjuti sesegera mungkin." "Agar kita bisa tekan laju dampak Covid-19 ini ke
depannya," katanya.
Ida berujar, pemerintah lewat kementeriannya telah berupaya meringankan beban pekerja PHK
melalui beragam stimulus.
Salah satunya, lewat program yang tengah ramai dibicarakan, yaitu stimulus berupa subsidi upah
kepada para pekerja peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan yang penghasilannya di bawah Rp 5
juta.
Subsidi upah diberikan sebesar Rp 600 ribu per bulan selama empat bulan, dan akan diberikan
per dua bulan sekali.
"Artinya, satu kali pencairan, pekerja akan menerima uang subsidi sebesar Rp 1,2 juta," jelasnya.
Melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional, ia berharap dapat meringankan beban pekerja
ter-PHK.
Serta melalui berbagai stimulus, termasuk menyalurkan berbagai bantuan sosial bagi para
korban PHK .
"Ada kartu prakerja serta masifikasi program padat karya dan kewirausahaan untuk penyerapan
tenaga kerja yang terdampak pandemi." "Ini sesuai dengan arahan Presiden Jokowi terkait
mitigasi dampak pandemi di bidang ketenagakerjaan," tuturnya.
Menurutnya, dengan adanya stimulus seperti ini, maka daya beli masyarakat akan mulai
meningkat.
Sehingga, akan berdampak pada pertumbuhan positif perekonomian Indonesia di kuartal III dan
IV.
"Saya mengajak kepada Bapak/Ibu Kadisnaker Kabupaten/Kota untuk bersama-sama gotong
royong dan menjaga soliditas moral sosial." "Guna serius dalam penanganan dan pemulihan
disektor ketenagakerjaan yang ada di Jawa Barat", ucap Ida.
Ditemui di tempat yang sama, Kadisnaker Jawa Barat Rachmat Taufik Garsadi membenarkan
tingkat angka pengangguran terbuka di Jawa Barat masih cukup tinggi.
Masih tingginya angka disparitas UMK di tingkat kabupaten/kota, berdampak pada minimnya
produktivitas dan daya saing keterampilan yang ada di Jawa Barat.
665
