Page 16 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 OKTOBER 2020
P. 16
TERKENDALA REKENING 3,3 JUTA PEKERJA BATAL TERIMA SUBSIDI UPAH
Sebanyak 3,3 juta dari 15,7 juta pekerja bergaji di bawah Rp 5 juta per bulan tak lolos uji seleksi
untuk mendapatkan bantuan subsidi upah (BSU) sebesar Rp 2,4 juta selama empat bulan dari
pemerintah. Agar mereka bisa tetap mendapatkan BSU, pemerintah diharapkan meninjau ulang
aturan kewajiban kepemilikan rekening, khususnya untuk menyasar BSU sektor informal.
Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi (TT) Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek), Sumarjono mengungkapkan, pihaknya bertindak
sebagai mitra pemerintah dalam menyiapkan data calon penerima BSU.
Kriteria calon penerima BSU, menurut dia, mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
(Permenaker) Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa
Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019
(Covid-19).
Dari target 15,7 juta data peserta, kata Sumarjono, hanya 14,8 juta yang berhasil dikumpulkan.
Jumlah itu pun menyusut menjadi 12,4 juta setelah dilakukan verifikasi dan validasi. Data itulah
yang kemudian menjadi acuan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk menyalurkan
BSU.
"Data kami serahkan mulai 24 September 2020. Seminggu kemudian, Kemenaker melakukan uji
kelengkapan, lalu empat hari berikutnya ditransfer BSU dilakukan bertahap. Sesuai data
Kemenaker, yang ditransfer sudah mencapai 98%. Jadi, ada sekitar 3,3 juta peserta yang
akhirnya tidak mendapatkan BSU," ujar Sumaijono pada acara Zooming with Primus (ZwP)
bertitel Peran BP Jamsostek Saat Pandemi yang ditayangkan secara live di Beritasatu TV Jakarta,
Kamis (22/10).
Diskusi virtual yang dipandu Direktur Pemberitaan Beritasatu Media Holdings (BSMH), Primus
Dorimulu itu juga mengetengahkan pembicara lainnya, yaitu Koordinator Advokasi BPJS Watch
Timboel Siregar dan Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Paulus Agung Pambudhi.
Sumarjono mengakui, terdapat kendala yang cukup kompleks dalam menghimpun data-data
peserta BP Jamsostek penerima BSU. Pertama, waktunya relatif singkat. Kedua, waktu yang
singkat itu, BP Jamsostek mesti melakukan verifikasi kepada perusahaan tempat calon penerima
BSU. Pandemi Covid-19 dan berbagai hal lainnya turut mengganggu proses tersebut.
Adapun calon penerima BSU menghadapi kendala utama ketidakcocokan data rekening bank,
hingga ketidaktersediaan rekening bank. "Ada yang sudah menyampaikan rekening, tapi ketika
kami mau mentransfer ada kendala lain, seperti rekening tidak aktif dan sebagainya," tutur dia.
Sumarjono mengemukakan, data nama, alamat, dan tempat bekerja para calon penerima BSU
telah dikantongi BP Jamsostek. Tetapi Kemenaker mensyaratkan calon penerima BSU wajib
memiliki rekening bank aktif.
15
