Page 17 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 OKTOBER 2020

"Kendalanya di sana. Dari sisi pekerja juga agak lambat untuk merespons. Kami di internal pun
memperbaiki diri terkait data. Dalam hal ini, pemerintah mengapresiasi data yang kami berikan.
Sekitar 98% data yang kami berikan sudah digunakan Kemenaker untuk menyalurkan BSU. Ada
sedikit yang kembali ke kami untuk diperbaiki," papar dia.

Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional Paulus Agung P, Direktur Perencanaan Strategis dan Tl
BP Jamsostek Sumarjono, Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar serta News Director
Beritasatu Media Holdings selaku moderator Primus Dorimulu (kiri) dalam acara Zooming With
Primus dengan tema " Peran BPJamsostek Saat Pandemi" Live di Beritasatu TV, Jakarta, Kamis,
22 oktober 2020.

Sumarjono menjelaskan, tujuan pemerintah menghadirkan BSU adalah untuk melindungi dan
mempertahankan ekonomi pekerja atau buruh selama pandemi Covid-19. Dengan kata lain,
pemerintah ingin mengembalikan daya beli para pekerja dari dampak pandemi, termasuk
menghindarkan Indonesia dari resesi. BSU merupakan salah satu stimulus yang diberikan
pemerintah melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Tantangan Pemerintah

Berdasarkan Pasal 3 Permenaker 14/2020, pekerja atau buruh yang menerima SBU harus
memenuhi sejumlah persyaratan, yaitu warga negara Indonesia (WNI), terdaftar sebagai peserta
aktif BP Jamsostek sampai Juni 2020, dan memiliki upah di bawah Rp 5 juta. Pada ketentuan
terakhir, calon penerima BSU mesti memiliki rekening bank yang aktif.

Di sisi lain, Pasal 4 Permenaker 14/2020 menyebutkan, BSU diberikan dalam bentuk uang
sebesar Rp 600 ribu per bulan selama empat bulan. Selanjutnya Pasal 5 menyatakan, data calon
penerima BSU berasal dari data peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan yang
dihimpun BP Jamsostek. Untuk itu, BP Jamsostek melakukan verifikasi dan validasi data calon
penerima BSU.

Menanggapi persoalan data, Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar mengatakan,
Permenaker 14/2020 mengenai BSU sangat baik karena berupaya menjamin daya beli pekerja
berpenghasilan di bawah Rp 5 juta per bulan selama pandemi.

"Persoalannya adalah mengenai target 15,7 juta peserta dengan alokasi dana Rp 37,8 triliun.
Saat ini baru 12,4 juta pekerja yang lolos untuk menerima BSU," tandas dia.

Oleh karena itu, menurut Timboel, pemerintah mesti lebih kreatif menuntaskan niat baik itu.
Soalnya, belum semua pekerja atau buruh memiliki rekening aktif, bahkan masih banyak yang
belum memiliki rekening sama sekali.

"Pemerintah sebaiknya mengombinasikan penyaluran BSU melalui kantor pos, seperti pemberian
Bantuan Langsung Tunai (BLT), meski penyaluran BSU memang mesti diutamakan transfer
melalui rekening," ujar dia.
Dari sisi data, menurut Timboel Siregar, sebenarnya BP Jamsostek bisa menyampaikan
kebutuhan data kepada perusahaan tempat para calon penerima BSU. Itu bisa ditindaklanjuti
sehingga data yang dikumpulkan bisa lebih maksimal. "Permenaker 14/2020 juga perlu dikritisi.
Lagipula, bantuan semestinya menyasar segmen yang tepat sasaran," tegas dia.

16