Page 19 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 OKTOBER 2020

secara akumulatif Januari-September 2020 terjadi peningkatan 22,2% secara tahunan (year on
year/yoy) atau setara 1,98 juta kasus.
Proses klaim, menurut dia, dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. BP
Jamsostek telah meluncurkan Layanan Tanpa Kontak Fisik (Lapak Asik). Layanan pembayaran
klaim itu sepenuhnya dilakukan secara daring. BP Jamsostek juga menyediakan pelayanan tatap
muka langsung bernama Lapak Asik Onside di cabang-cabang BPJamsostek.

Paulus Agung Pambudhi mengapresiasi pendekatan digital yang dilakukan BPJamsostek dalam
pelayanannya. Namun, ia menyayangkan peningkatan klaim JHT akibat gelombang PHK Kendati
klaim diperbolehkan diambil sebagian, program JHT sesungguhnya diperuntukkan pada masa
mendatang.

"JHT esensinya untuk melindungi saat pensiun atau retirement. Idealnya tidak digunakan

jika tidak dibutuhkan, walaupun diperbolehkan diklaim sebagian. Dalam kondisi saat ini, itu
memang salah satu solusi, meskipun bukan sesuatu yang ideal. Kalau saat ini kita menghadapi
kesulitan maka demi memenuhi kebutuhan itu baik, tapi tidak juga disarankan untuk
berbondong-bondong mengambil klaim," papar dia.

Agung menambahkan, gelombang PHK bisa terus berlanjut. Laporan terakhir pemerintah
menyatakan telah terjadi PHK terhadap 3,5 juta pekerja di seluruh Indonesia. Namun, data itu
diperoleh dari para pekerja yang terdeteksi nama dan alamatnya.

"Dalam hal ini, para pengusaha memperkirakan lebih dari 6 juta pekerja telah di-PHKatau
dirumahkan. Alhasil, peningkatan klaim yang sedang teijadi di BPJamsostek baru permulaan,
masih terdapat potensi untuk terus berlanjut," ujar dia.

Relaksasi Iuran
Sumarjono mengungkapkan, meski jumlah peserta berkurang dan iuran meningkat, iuran BP
Jamsostek sampai September 2020 tumbuh 5,33% (yoy) menjadi Rp 55,58 triliun. Sedangkan
dana kelolaan naik dari Rp 430 triliun pada September 2019 menjadi sekitar Rp 450 triliun pada
September 2020. Adapun portofolio investasi lebih dari 60% ditempatkan pada instrumen surat
berharga negara (SBN).

Sumarjono mengatakan, sebagai kepedulian kepada pemberi kerja saat kondisi sulit, pemerintah
melalui BP Jamsostek memberikan relaksasi iuran pada program JKK dan JKM, termasuk JP
dengan ketentuan yang berlaku. Iuran pada program-program tersebut mendapat diskon 99%.

Selanjutnya, pemerintah juga memberi kelonggaran batasan untuk pembayaran iuran. Dari
pembayaran yang diwajibkan pada tanggal 15 pada bulan berikutnya menjadi 30 pada bulan
berikutnya. Juga pengenaan denda yang dikurangi dari 2% menjadi 0,5%.
"Adanya relaksasi iuran ini ada pengaruhnya terhadap penerimaan iuran. Tapi kami berpendapat
bahwa relaksasi ini adalah langkah yang tepat untuk memberikan perlindungan kepada peserta.
Perlu ditegaskan, dengan adanya relaksasi iuran dan penurunan kinerja iuran ini, manfaat yang
diberikan tetap sama sesuai regulasi yang ada," tegas Sumarsono.

Di sisi lain, Timboel Siregar mengemukakan, relaksasi disambut baik dan membantu cash flow
perusahaan. Tapi jika dilihat ketentuannya, relaksasi diperuntukkan bagi perusahaan yang telah
membayar tunggakan sampai pertengahan 2020. Padahal banyak perusahaan yang telah
menunggak sejak kuartal 1-2020 karena cash flow sudah lebih dulu bermasalah.

"Ketentuan PP14/2020 itu bagus, tapi kurang tepat. Sebenarnya mereka yang sedang susah ini
turut dibantu. Mereka yang menunggak, kalau bisa dapat relaksasi untuk mencicil tunggakannya.

18