Page 24 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 OKTOBER 2020
P. 24
Judul Pekerja Minta Perppu Tuntut UU Cipta Kerja Dibatalkan
Nama Media Pikiran Rakyat
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg6
Jurnalis muhammad irfan
Tanggal 2020-10-23 05:14:00
Ukuran 132x184mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 43.560.000
News Value Rp 130.680.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Arif Minardi (Ketua Umum FSP LEM SPSI) Mengapa kami melanjutkan unjuk rasa?
Karena pembentukan UU Cipta Kerja tidak mencerminkan semangat musyawarah untuk mufakat
negative - Arif Minardi (Ketua Umum FSP LEM SPSI) Artinya, lembaga ini tidak terlibat atau tidak
dilibatkan dalam penyusunan draf atau rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Padahal, seluruh
permasalahan dunia usaha yang berhubungan dengan ketenagakerjaan dapat dicari win-win
solution melalui musyawarah untuk mufakat sesuai dengan asas negara
negative - Arif Minardi (Ketua Umum FSP LEM SPSI) Artinya, SP/SB wajib dilibatkan dalam
permasalahan yang menyangkut pekerja/buruh sebagaimana amanah dan perintah UU ini. Hal
ini jelas ada korelasinya dengan UU Ketenagakerjaan khususnya tentang hubungan industrial
melalui LKS Tripartit
negative - Arif Minardi (Ketua Umum FSP LEM SPSI) Belum lagi para orangtua mereka yang
mengharapkan anaknya mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang layak dengan kepastian
pe-kerjaan sampai dengan pensiun/masa tuanya, yang menyangkut kepada nasib 90% rakyat
Indonesia
Ringkasan
Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP
LEM SPSI) menjadi satu dari sekian banyak elemen yang kembali melakukan unjuk rasa menolak
omnibus law Undang Undang (UU) Cipta Kerja, Kamis (22/10/2020). Aksi kali ini masih berkaitan
dengan unjuk rasa 6-8 Oktober, dengan tuntutan agar Presiden Joko Widodo menerbitkan
peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) tentang Pembatalan Undang-Undang
Cipta Kerja.
Ketua Umum FSP LEM SPSI Arif Minardi mengatakan, aksi unjuk rasa merupakan bentuk
kurangnya kepercayaan terhadap lembaga negara. "Mengapa kami melanjutkan unjuk rasa?
Karena pembentukan UU Cipta Kerja tidak mencerminkan semangat musyawarah untuk
mufakat," ucap Arif.
23
