Page 81 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 OKTOBER 2020
P. 81
Judul Aktivis Buruh Diajak Fokus Bahas RPP UU Cipta Kerja
Nama Media sindonews.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://nasional.sindonews.com/read/205270/12/aktivis-buruh-diajak-
fokus-bahas-rpp-uu-cipta-kerja-1603379404
Jurnalis Rico Afrido Simanjuntak
Tanggal 2020-10-22 22:18:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Arnod Sihite (Wakil Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
(KSPSI)) Maka kami sebagai bagian dari kelompok aktivis buruh mengajak rekan-rekan kami
yang lain untuk saatnya kita fokus pada pembahasan RPP. Karena UU ini akan terus berjalan
dan kita harus ikut aktif dalam pembahasaan aturan turunannya
neutral - Arnod Sihite (Wakil Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
(KSPSI)) Dan ini tentu tidak mudah mempertemukan segala kepentingan baik dari kami sebagai
buruh, maupun pengusaha dan pemerintah, tapi ini yang terbaik
positive - Arnod Sihite (Wakil Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
(KSPSI)) Sekarang kita fokus pada pembahasan RPP dan lebih baik energi kita habiskan untuk
ini daripada kita terus demo yang justru banyak merugikan kepentingan nasional, sebab jujur
saja aksi-aksi sekarang sangat bias, entah apa tujuannya
neutral - Arnod Sihite (Wakil Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
(KSPSI)) Sebenarnya kita juga menyayangkan, aksi ini ujung dan tujuannya apa, karena jadi
bias. Bicara hak buruh sebenarnya sudah diakomodir,"
Ringkasan
Para kelompok aktivis buruh diajak ikut fokus membahas Rencana Peraturan Pemerintah (RPP)
aturan turunan dari Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja . Hal tersebut dianggap lebih
membawa manfaat bagi buruh daripada terus melakukan aksi demonstrasi di lapangan.
AKTIVIS BURUH DIAJAK FOKUS BAHAS RPP UU CIPTA KERJA
Para kelompok aktivis buruh diajak ikut fokus membahas Rencana Peraturan Pemerintah (RPP)
aturan turunan dari Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja . Hal tersebut dianggap lebih
membawa manfaat bagi buruh daripada terus melakukan aksi demonstrasi di lapangan.
80
