Page 110 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 NOVEMBER 2020
P. 110
"Yang 3 RPP yaitu pengupahan, hubungan kerja,waktu kerja waktu istirahat dan PHK serta
penggunaan tenaga kerja asing itu sudah rampung dibahas, tersisa RPP Jaminan kehilangan
pekerjaan," kata Arnod kepada wartawan di Jakarta, Kamis (5/11).
Dijelaskan Arnod, hal yang dibahas dalam RPP tersebut salah satunya ialah mengenai batas
periode Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau pekerja kontrak karena di dalam UU Cipta
Kerja tidak diatur tentang jangka waktu sehingga diperjelas di dalam RPP.
Dijelaskan Arnod, pemerintah sudah mengundang seluruh serikat buruh untuk membahas RPP
UU Cipta Kerja.Namun hanya empat serikat buruh yang memenuhi undangan tersebut, yaitu
Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Yorrys Raweyai, Konfederasi Sarikat
Buruh Muslimin Indonesia (KSarbumusi), Federasi Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara (FSP
BUN), dan Federasi Serikat Pekerja Perkayuan dan kehutanan Indonesia (FSP Kahutindo).
Seperti diketahui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) segera menyusun Rancangan
Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai aturan turunan atas Undang-undang (UU) Cipta Kerja.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebut, ada 4 RPP yang akan digodok. RPP yang
disusun meliputi pengupahan, Tenaga Kerja Asing (TKA),Hubungan kerja,waktu kerja waktu
istirahat dan PHK dan RPP tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). (OL-7).
109
