Page 112 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 NOVEMBER 2020

PEMERINTAH ANDALKAN UU CIPTA KERJA UNTUK KURANGI PENGANGGURAN

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah
akan mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU
Ciptaker) untuk mengantisipasi tingkat pengangguran terbuka (TPT). Regulasi yang terdiri atas
15 bab dan 186 pasal ini berisi tentang upaya penciptaan lapangan kerja termasuk
mempermudah persyaratan pendirian usaha dan faktor pendukung investasi lainya.

"Satu yang didorong dalam UU Ciptaker, agar mereka (pengangguran) dipermudah bekerja dan
mereka untuk masuk ke sektor usaha juga disimplifikasi," ujar Menko Airlangga dalam konferensi
pers secara virtual pada Kamis (5/11).

BPS mencatat TPT pada Agustus 2020 mencapai 7,07%, meningkat 1,84% dibandingkan periode
sama tahun 2019. Pada Agustus 2020 jumlah pengangguran mencapai 9,77 juta orang atau naik
2,67 juta orang dari posisi Agustus 2019 yang sebanyak 7,1 juta orang. Kenaikan ini tidak
terlepas dari adanya tenaga kerja yang terdampak pandemi Covid-19.
Airlangga menuturkan, jumlah pengangguran dan pekerja sektor informal juga masih tinggi.
Pemerintah juga melakukan intervensi kebijakan untuk melalui program Pemulihan Ekonomi
Nasional (PEN) dengan alokasi anggaran Rp 695 triliun untuk memberikan stimulus kepada dunia
usaha maupun tenaga kerja. "Per november sudah dimanfaatkan Rp 366,86 triliun," ucapnya.
Terpisah, Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan,
pemerintah bisa mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan
kehadiran UU Ciptaker diharapkan mampu mendongkrak jumlah wirausahawan. Rasio wirausaha
Indonesia masih berada di 3% dari total jumlah penduduk, kalah dari rasio wirausaha di negara
lain sepert Malaysia yang sudah mendekati 5% dan Thailand 8%.

"Dari tingkat pengangguran yang ada sebenarnya bisa saja diajak oleh pemerintah menjadi
kewirausahaan di tingkat mikro maupun kecil yang harus didukung dengan akses pembiayaan,
pasar, dan pelatian," ucap Timboel ketika dihubungi pada Kamis (5/11).

Menurut dia, program pelatihan ini bisa digencarkan untuk meningkatkan kemampuan atau
memberikan kemampuan baru bagi tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja
(PHK). Untuk akses permodalan, pemerintah bisa meningkatkan alokasi pembiayaan melalui
Kredit Usaha Rakyat (KUR) tetapi harus dilakukan dengan bunga yang rendah.

"Sehingga bisa membuat mereka mendapatkan akses modal. Kemudian bagaimana dari dinas
koperasi dan UMKM memberikan pelatihan dan akses pasar," ucap Timboel.

Penduduk yang bekerja di kegiatan informal sebanyak 77,68 juta orang (60,47%), sedangkan
yang bekerja di kegiatan formal sebanyak 50,77 juta orang (39,53%). Penduduk bekerja di
kegiatan informal pada Agustus 2020 meningkat 4,59% dibandingkan Agustus 2019.

Ia mengatakan, kehadiran UU Cipta Kerja diharapkan bisa membuka lapangan kerja dan
mengurangi defisit lapangan kerja. Selama ini pertumbuhan angkatan kerja 2,6 sampai 3 juta
orang sementara lapangan kerja yang diciptakan sebanyak 2 juta. Dalam kondisi pandemi Covid-
19 investasi tidak bisa tumbuh optimal maka sektor UMKM yang diharapkan dapat menciptakan
lapangan kerja.
"Bagaimana membuka ruang agar TPT tersebut paling tidak bisa memilki penghasilan. Sehingga
jumlah TPT bisa turun. Kalau normatifnya upaya penciptaan lapangan kerja harus investor
datang. Tetapi di era sekarang mendapatkan investor asing masih bingung," ucapnya.

Editor : Nurjoni (nurjoni@investor.co.id).

111