Page 117 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 NOVEMBER 2020
P. 117
negative - Feri Amsari (Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas) Belum lagi soal
perlindungan lingkungan hidup, binatang langka, tumbuhan langka, yang kemudian karena
kepentingan bisnis dan pembangunan dapat diabaikan begitu saja
negative - Feri Amsari (Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas) Menurut saya ada
(yang gugur) tapi bukan pasal utama. Tapi pasal-pasal bermasalah lainakan mereka pertahankan
negative - Feri Amsari (Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas) Ada peninjauan ulang
oleh lembaga eksekutif terhadap undang-undang, dia bisa cabut lewat Perppu itu
Ringkasan
Mahkamah Konstitusi (MK) mulai menyidangkan uji materi Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja atau dikenal UU Cipta Kerja. Sidang digelar setelah dua hari Presiden
Joko Widodo atau Jokowi menandatangani undang-undang kontroversial tersebut pada 2
November 2020.
Gugatan yang diajukan oleh Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS) adalah yang
pertama disidangkan. FSPS mengajukan uji materi 12 Oktober 2020, meskipun saat itu belum
bernomor. Menyusul kemudian, MK menjadwalkan sidang gugatan lainnya dengan objek yang
sama, UU Cipta Kerja, pada Kamis 12 November 2020, yang diajukan oleh Hakiimi Irawan
Bangkid Pamungkas, Novita Widyana, Elin Dian Sulistiyowati, Alin Septiana, dan Ali Sujito. Lalu
selanjutnya oleh Zakarias Horota, Agustinus R Kambuaya, dan Elias Patege.
HEADLINE: UJI MATERI UU CIPTA KERJA DISIDANGKAN, BERPOTENSI
DIBATALKAN?
Mahkamah Konstitusi (MK) mulai menyidangkan uji materi Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja atau dikenal UU Cipta Kerja. Sidang digelar setelah dua hari Presiden
Joko Widodo atau Jokowi menandatangani undang-undang kontroversial tersebut pada 2
November 2020.
Gugatan yang diajukan oleh Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS) adalah yang
pertama disidangkan. FSPS mengajukan uji materi 12 Oktober 2020, meskipun saat itu belum
bernomor. Menyusul kemudian, MK menjadwalkan sidang gugatan lainnya dengan objek yang
sama, UU Cipta Kerja, pada Kamis 12 November 2020, yang diajukan oleh Hakiimi Irawan
Bangkid Pamungkas, Novita Widyana, Elin Dian Sulistiyowati, Alin Septiana, dan Ali Sujito. Lalu
selanjutnya oleh Zakarias Horota, Agustinus R Kambuaya, dan Elias Patege.
FSPS dalam gugatannya meminta MK menguji Pasal 81 angka 15, angka 19, angka 25, angka
29 dan angka 44 UU Cipta Kerja. Federasi asal Karawang itu menyoal Pasal 81 angka 15 UU
Cipta Kerja mengubah Pasal 59 UU Ketenagakerjaan dan menghilangkan pengaturan jangka
waktu, batas perpanjangan dan pembaruan perjanjian kerja.
Sementara Pasal 81 angka 19 UU Cipta Kerja, Pemohon menyebutkan, menghapus Pasal 65 UU
Ketenagakerjaan yang berdampak terdapat syarat batasan pekerjaan yang dapat diserahkan dari
pemberi kerja kepada perusahaan penyedia jasa pekerja.
Untuk Pasal 81 angka 25, pemohon menyebut menyebabkan upah minimum dari semula
berdasarkan produktivitas, inflasi dan pertumbuhan ekonomi menjadi hanya pertumbuhan
ekonomi atau inflasi. Kemudian angka 29 didalilkan pengusaha tidak diancam sanksi apabila
memberi upah lebih rendah dari ketentuan yang berlaku.
116
