Page 121 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 NOVEMBER 2020
P. 121
Menurut dia, publik akan mencurigai hal ini. Dan ini yang dipandang, ruang yang akan
memberatkan pemohon memenangkan pertarungan ini.
"Apalagi Presiden sangat percaya diri ya, meminta silahkan saja ke MK. Begitu MK menyatakan
ini konstitusional maka sulit bagi orang mempertanyakan presiden dan DPR sebagai pembentuk
UU," tutur Feri.
Padahal menurut dia, kalau diperdebatkan secara normatif banyak sekali kekhilafan yang ada.
"Nah itu harusnya menjadi tanggung jawab pembuat undang-undang dengan membatalkannya,"
lanjutnya.
Menurut Feri, ada beberapa yang menyalahi konstitusi dalam UU Cipta Kerja itu. Misalnya, soal
penarikan berbagai kewenangan ke pemerintah pusat, itu semuanya dikembalikan ke pemerintah
pusat, baik perizinan melalui peraturan pemerintah, misal soal penataan ruang, perizinan usaha.
Dalam artian sederhana, ini akan kehilangan konsep otonomi seluas-luasnya.
Belum lagi soal pelanggaran HAM yang perlu diperhatikan yang akan berpotensi timbul di dalam
UU ini, misalnya soal pengabaian upah buruh, pesangon, jaminan kerja dan lainnya. "Belum lagi
soal perlindungan lingkungan hidup, binatang langka, tumbuhan langka, yang kemudian karena
kepentingan bisnis dan pembangunan dapat diabaikan begitu saja," jelas Feri.
Pesimisnya, dia merasa MK akan mengabulkan tapi bukan hal yang substansial dalam di UU
tersebut. "Menurut saya ada (yang gugur) tapi bukan pasal utama. Tapi pasal-pasal bermasalah
lainakan mereka pertahankan," tutur Feri.
Justru Feri menilai, pemerintah harus segera mengeluarkan Perppu untuk meninjau ulang
terhadap Undang-Undang ini. "Ada peninjauan ulang oleh lembaga eksekutif terhadap undang-
undang, dia bisa cabut lewat Perppu itu," tukasnya.
120
