Page 125 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 NOVEMBER 2020
P. 125
3 RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH KLASTER KETENAGAKERJAAN UU CIPTA
KERJA SELESAI DIBAHAS
Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) klaster ketenagakerjaan UU Nomor 11 Tahun 2020
Tentang Cipta Kerja terus dibahas dalam forum Tripartit antara kelompok buruh, pemerintah,
dan pengusaha.
Wakil Sekjen DPP Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Yoris Raweyai, Arnod
Sihite menegaskan, tiga Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) klaster ketenagakerjaan UU
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sudah dibahas, yaitu penggunaan tenaga kerja asing,
hubungan kerja, waktu kerja waktu istirahat dan PHK, dan pengupahan.
"Yang tiga RPP yaitu pengupahan, hubungan kerja, waktu kerja waktu istirahat dan PHK serta
penggunaan tenaga kerja asing itu sudah rampung dibahas, tersisa RPP jaminan kehilangan
pekerjaan," kata Arnod kepada wartawan, Kamis (5/11/2020).
Dijelaskan Arnod, hal yang dibahas dalam RPP tersebut salah satunya ialah mengenai batas
periode Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau pekerja kontrak karena di dalam UU Cipta
Kerja tidak diatur tentang jangka waktu sehingga diperjelas di dalam RPP.
Arnod mengatakan, pemerintah sudah mengundang seluruh serikat buruh untuk membahas RPP
UU Cipta Kerja.
Namun hanya empat serikat buruh yang memenuhi undangan tersebut, yaitu Konfederasi Serikat
Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Yorrys Raweyai, Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin
Indonesia (KSarbumusi), Federasi Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara (FSP BUN), dan
Federasi Serikat Pekerja Perkayuan dan kehutanan Indonesia (FSP Kahutindo).
Seperti diketahui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) segera menyusun Rancangan
Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai aturan turunan atas Undang-undang (UU) Cipta Kerja.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebut, ada 4 RPP yang akan digodok. RPP yang
disusun meliputi pengupahan, Tenaga Kerja Asing (TKA), Hubungan kerja, waktu kerja waktu
istirahat dan PHK, serta RPP tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
124
