Page 129 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 NOVEMBER 2020
P. 129
Ringkasan
Para pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah
berencana menggugat Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ke Pengadilan Tata Usaha Negara
(PTUN) terkait kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2021 sebesar 3,27 persen.
Rencana gugatan itu langsung direspons oleh para buruh yang menyatakan siap melindungi dan
mendukung Ganjar dengan menjadi tergugat intervensi.
PARA BURUH PASANG BADAN BELA PAK GANJAR YANG AKAN DIGUGAT ASOSIASI
PENGUSAHA
Para pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah
berencana menggugat Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ke Pengadilan Tata Usaha Negara
(PTUN) terkait kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2021 sebesar 3,27 persen.
Rencana gugatan itu langsung direspons oleh para buruh yang menyatakan siap melindungi dan
mendukung Ganjar dengan menjadi tergugat intervensi.
"Terkait informasi bahwa SK Gubernur Jawa Tengah ada rencana akan digugat oleh Apindo Jawa
Tengah di PTUN. Kami sampaikan bahwa kami akan mendukung Gubernur dan akan menjadi
tergugat intervensi apabila itu terjadi gugatan dari Apindo Jawa Tengah ke PTUN. Garteks Jawa
Tengah mendukung penuh keputusan Pak Ganjar," kata Totok Susilo, Koordinator Daerah
Federasi Serikat Buruh Garmen, Kerajina Tekstil, Kulit, dan Sentra Industri Sepatu Konfederasi
Serikat Buruh Seluruh Indonesia (FSB Garteks KSBSI) Jawa Tengah usai menemui Ganjar
Pranowo di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis (5/11).
Totok mengatakan, dukungan penuh itu diberikan karena pada dasarnya UMP yang ditetapkan
oleh Ganjar sudah sesuai dengan formula upah.
Menurutnya penetapan kenaikan UMP pada angka 3,27 persen merupakan sikap yang luar biasa
dari Gubernur Jawa Tengah.
"Walaupun di formula upah berdasarkan PP 78 ketemu di angka 3,33 persen tetapi angka 3,27
persen itu sikap yang luar biasa karena Jabar, Banten, dan Sumut tidak ada kenaikan. Artinya
Pak Ganjar telah melakukan diskresinya dengan kewenangan sebagai kepala daerah. Itu
menunjukkan Gubernur pro dengan rakyatnya," kata Totok.
Sementara itu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan rencana gugatan terhadap
SK Gubernur Nomor 561/48 Tahun 2020 tentang UMP Jawa Tengah Tahun 2021 yang naik
sebesar 3,27 persen tersebut merupakan hak dari APINDO Jawa Tengah. Ia justru mendorong
Apindo untuk meningkatkan komunikasi dan transparan kepada buruh dan karyawan terkait
kondisi perusahaan masing-masing.
"(Gugatan) itu haknya Apindo sih ya. Tapi kalau kita melihat tadi dari para buruh kan kita belum
selesai. Belum selesai karena setelah ini masih ada UMK. Justru yang kita butuhkan antara buruh
dan pengusaha bisa buka-bukaan, transparan, apakah perusahaannya untung atau rugi,"
katanya saat ditanya terkait rencana gugatan dari Apindo Jateng.
128
