Page 118 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 NOVEMBER 2020
P. 118
Pemohon mendalilkan Pasal 81 angka 44 UU Cipta Kerja menghilangkan uang pesangon atau
penghargaan masa kerja yang sebelumnya diatur dalam Pasal 156 UU Ketenagakerjaan.
Hakim Konstitusi Arief Hidayat sempat menekankan, agar para pemohon, dalam hal ini FSPS,
memperbaiki permohonan untuk disesuaikan dengan perubahan saat undang-undang itu
diundangkan.
"Apa yang ada di permohonan awal ini sebetulnya sudah banyak berubah karena Anda sudah
secara proaktif meyesuaikan dengan kondisi setelah undang-undang itu diundangkan sehingga
sudah ada nomornya UU Nomor 11 Tahun 2020," ujar Arief.
Sementara, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams menuturkan, pencantuman pasal yang ingin
diuji harus cermat. Pasalnya, terdapat ketidaksinkronan antara objek yang diuji dengan tuntutan
pemohon. Untuk itu, ia menasihati pemohon agar mengamati pasal atau nomor ayat dari
undang-undang yang diuji, bukan pasal yang terdapat di dalam omnibus.
Wahiduddin juga menasihati agar pemohon membangun logika argumentasi yang kuat untuk
meyakinkan majelis hakim. "Ini nanti betul-betul kerja keras, ya," kata dia.
Selain tiga pemohon tersebut, masih ada Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang
mengajukan gugatan. Mereka menggugat 2 November 2020 atau bertepatan saat Presiden
Jokowi mendandatangani UU Cipta Kerja, dengan nomor tanda terima 2045/PAN.MK/XI/2020.
Dalam beberapa kesempatan, KSPI memaparkan pasal-pasal yang dianggap bermasalah. Pasal
88 ayat (1). Sebab, pasal itu menyebutkan gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi.
Kemudian, Pasal 88C Ayat (2) yang menyebutkan gubernur dapat menetapkan upah minimum
kabupaten/kota dengan syarat tertentu. KSPI juga mempermasalahkan soal perjanjian kerja
waktu tertentu (PKWT).
Sementara, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Dalam Negeri Mahkamah
Konstitusi Fajar Laksono mengatakan, total ada 3 yang sudah diagendakan untuk sidang dalam
gugatan UU Cipta Kerja. "Yang sudah diagendakan sidang ada 3, yang baru masuk kemarin itu
1," kata Fajar kepada Liputan6.com, Rabu (5/11/2020).
Secara teknis, persidangan terkait UU Cipta Kerja akan digelar terbuka. Artinya, publik dan pihak-
pihak terkait dapat mengikuti dan memonitor jalannya persidangan secara transparan. "Silakan
publik ikut mengawal proses di MK," tutur Fajar.
Soal tanda tanya publik mengenai kabar Hakim Konstitusi Arief Hidayat yang akan mendapatkan
anugerah Bintang Mahaputera dari Presiden Jokowi, Fajar mengatakan, bahwa hal tersebut tidak
ada sangkut paut dengan persidangan uji materi UU Cipta Kerja.
"Penghargaan itu diusulkan dan diproses sudah sejak lama sebagaimana lembaga-lembaga lain
juga mengusulkan," tegas Fajar.
Sesuai Konstitusi Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian mengatakan, pemerintah
sudah siap menghadapi gugatan atau uji materi UU Cipta Kerja ini. Menurutnya, pihaknya sudah
menyiapkan argumentasi dalam menghadapi gugatan terkait UU Ciptaker di MK. Apapun
keputusan hakim kelak, pemerintah, kata Donny, akan menerimanya dengan lapang dada.
"Apapun keputusannya harus diterima secara legowo oleh semua pihak, termasuk pemerintah
sendiri," jelas Donny kepada Liputan6.com, Rabu (5/11/2020).
Donny mengatakan, pemerintah optimistis dan berkeyakinan bahwa UU Cipta Kerja ini tak ada
yang menyalahi konstitusi. "Tapi pada akhirnya pihak yang memutuskan adalah Mahkamah
Konstitusi. Dan saya kira ini proses konstitusional yang wajar dan biasa," tutur Donny.
117
