Page 115 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 NOVEMBER 2020

Judul HEADLINE: Uji Materi UU Cipta Kerja Disidangkan, Berpotensi
Dibatalkan?
Nama Media liputan6.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.liputan6.com/news/read/4400982/headline-uji-materi-uu-
cipta-kerja-disidangkan-berpotensi-dibatalkan
Jurnalis Yopi Makdori
Tanggal 2020-11-06 00:03:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

neutral - Arief Hidayat (Hakim Konstitusi) Apa yang ada di permohonan awal ini sebetulnya sudah
banyak berubah karena Anda sudah secara proaktif meyesuaikan dengan kondisi setelah
undang-undang itu diundangkan sehingga sudah ada nomornya UU Nomor 11 Tahun 2020

neutral - Wahiduddin Adams (Hakim Konstitusi) Ini nanti betul-betul kerja keras, ya

neutral - Fajar Laksono (Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Dalam Negeri
Mahkamah Konstitusi) Yang sudah diagendakan sidang ada 3, yang baru masuk kemarin itu 1

neutral - Fajar Laksono (Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Dalam Negeri
Mahkamah Konstitusi) Silakan publik ikut mengawal proses di MK

neutral - Fajar Laksono (Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Dalam Negeri
Mahkamah Konstitusi) Penghargaan itu diusulkan dan diproses sudah sejak lama sebagaimana
lembaga-lembaga lain juga mengusulkan

positive - Donny Gahral Adian (Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden) Apapun keputusannya harus
diterima secara legowo oleh semua pihak, termasuk pemerintah sendiri

negative - Donny Gahral Adian (Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden) Tapi pada akhirnya pihak yang
memutuskan adalah Mahkamah Konstitusi. Dan saya kira ini proses konstitusional yang wajar
dan biasa

negative - Donny Gahral Adian (Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden) Itu yang menjadi keyakinan
dibuatnya UU ini

neutral - Polhukam Mahfud Md (Menko) Jalurnya, kita akan bicara dengan DPR RI kenapa yang
dikirim seperti itu, mana dokumen yang benar, lalu nanti bisa diselesaikan MK, itu kalau yang
clerical

neutral - Polhukam Mahfud Md (Menko) Kalau MK memutuskan sesuatu ini salah, kita nanti ada
legislatif reviewnya, tidak menutup kemungkinan untuk legislatif review, perubahan undang-

114