Page 116 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 NOVEMBER 2020

undang untuk pasal-pasal tertentu, sesudah nanti MK memutuskan tentang apa yang harus
diubah
negative - Achmad Baidowi (Wakil Ketua Badan Legislasi) Terkait salah ketik itu hal teknis dan
tidak berpengaruh pada substansi

neutral - Yusril Ihza Mahendra (Pakar Hukum Tata Negara) Persoalannya kemudian adalah,
apakah proses pengubahan atau amandemen terhadap undang-undang lain itu sejalan atau
tidak dengan norma dan prosedur perubahan, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan?

negative - Yusril Ihza Mahendra (Pakar Hukum Tata Negara) Saya katakan harus hati-hati dan
benar-benar argumentatif, karena apabila prosedur pembentukannya bertentangan dengan
ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, maka MK bisa membatalkan UU Cipta
Kerja ini secara keseluruhan, tanpa mempersoalkan lagi apakah materi yang diatur oleh undang-
undang ini bertentangan atau tidak dengan norma-norma UUD 1945
neutral - Yusril Ihza Mahendra (Pakar Hukum Tata Negara) Mengingat cakupan masalah dalam
Undang-Undang Cipta Kerja ini begitu luas, maka setiap pemohon akan fokus terhadap pasal-
pasal yang menyangkut kepentingan mereka. Kita tentu ingin menyimak apa argumen para
pemohon dan apa pula argumen yang disampaikan Pemerintah dan DPR dalam menanggapi
permohonan uji formil dan materiil tersebut

neutral - Yusril Ihza Mahendra (Pakar Hukum Tata Negara) Presiden tidak perlu menandatangani
ulang naskah undang-undang yang sudah diperbaiki salah ketiknya itu

negative - Asfinawati (Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)) Tidak tepat,
Karena materi undang-undang sangat banyak, pihak yang JR (Judical Review) banyak. Jadi pasti
waktu sidang akan sangat lama. JR revisi UU KPK saja, sudah setahun belum putusan. Tapi lebih
dari itu, pemerintah dan DPR harus tanggung jawab. Masa mereka yang buat masalah, pihak
lain yang disuruh bersihin masalahnya seperti orang yang bikin piring kotor, nyuruh orang lain
cuci piring

negative - Asfinawati (Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)) Fraksi yang
enggak setuju kan bisa mengajukan RUU inisiatif DPR berupa RUU Pencabutan UU Cipta Kerja.
Alasannya karena sudah cacat formil

negative - Asfinawati (Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)) Banyak
sekali masalah konstitusi di pasal, tapi sebelum ke pasal bicara prosedur pembentukan saja
sudah cacat, untuk apa bicara subtansi pasal

negative - Feri Amsari (Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas) 9 hakim itu dipilih
dari DPR, 3 dari Presiden. Sudah 6 mayoritas yang memiliki interelasi keterkaitan dengan
pembuat undang-undang kan. Kedua, hakim MK itu kan udah dapat hadiah dari pembuat
undang-undang berupa kenaikan masa jabatan menjadi 15 tahun. Nah sulit bagi hakim kemudian
membangun proses persidangan yang punya marwah

negative - Feri Amsari (Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas) Apalagi Presiden
sangat percaya diri ya, meminta silahkan saja ke MK. Begitu MK menyatakan ini konstitusional
maka sulit bagi orang mempertanyakan presiden dan DPR sebagai pembentuk UU

negative - Feri Amsari (Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas) Nah itu harusnya
menjadi tanggung jawab pembuat undang-undang dengan membatalkannya

115