Page 119 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 NOVEMBER 2020

Meski banyak penolakan terkait UU Cipta Kerja, Donny mengatakan bahwa dengan perundangan
ini semua orang bisa bekerja dan menafkahi keluarganya. "Itu yang menjadi keyakinan dibuatnya
UU ini," jelas Donny.

Terpisah, Menko Polhukam Mahfud Md melalui rekaman video, menuturkan soal kesalahan ketik
yang berbuntut kegaduhan, pemerintah akan segera menyelesaikannya.

"Jalurnya, kita akan bicara dengan DPR RI kenapa yang dikirim seperti itu, mana dokumen yang
benar, lalu nanti bisa diselesaikan MK, itu kalau yang clerical," jelas Mahfud.

Sementara, untuk yang sifatnya substansi, dia meminta semua pihak menyelesaikannya di MK.
"Kalau MK memutuskan sesuatu ini salah, kita nanti ada legislatif reviewnya, tidak menutup
kemungkinan untuk legislatif review, perubahan undang-undang untuk pasal-pasal tertentu,
sesudah nanti MK memutuskan tentang apa yang harus diubah," tutur Mahfud.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Achmad Baidowi menuturkan, dengan sudah sahnya
UU Cipta Kerja ini, maka tinggal menunggu aturan pelaksanaannya. Sehingga dia sangat yakin,
bahwa UU ini seusai konstitusi. Bahkan, terkait salah ketik, itu menurutnya tak masalah.

"Terkait salah ketik itu hal teknis dan tidak berpengaruh pada substansi," kata Baidowi kepada
Liputan6.com, Rabu (5/11/2020).

Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra menuturkan, bukan hanya gelombang
penolakan besar yang harus dihadapi oleh pemerintah dan DPR, namun upaya banyak pihak
membawa UU Cipta Kerja ke MK yang serta merta memperoleh banyak dukungan.

Menurut Yusril, ini menjadi penting karena MK dapat obyektif memeriksa dan memutuskan
apakah secara formil proses pembentukan UU Cipta Kerja ini menabrak prosedur pembentukan
undang-undang, termasuk melakukan amandemen terhadap undang-undang atau tidak.
Yusril menuturkan, MK akan menggunakan norma-norma dalam Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang No 15 Tahun 2019 untuk menilainya.

Menurut dia, Omnibus Law adalah sebuah undang-undang yang mencakup berbagai pengaturan
yang saling berkaitan, langsung maupun tidak langsung. Dalam proses pembentukannya,
Omnibus Law sangat mungkin akan mengubah undang-undang yang ada di samping
memberikan pengaturan baru terhadap sesuatu masalah.
"Persoalannya kemudian adalah, apakah proses pengubahan atau amandemen terhadap
undang-undang lain itu sejalan atau tidak dengan norma dan prosedur perubahan, sebagaimana
diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan?"
tanya Yusril.
Karena itu Yusril meminta Pemerintah dan DPR harus hati-hati dan argumentatif
mempertahankan prosedur yang mereka tempuh dalam proses pembentukan Undang-Undang
Cipta Kerja dengan menggunakan cara Omnibus ini. Karena, bisa saja nanti MK membatalkan
undang-undang tersebut.

"Saya katakan harus hati-hati dan benar-benar argumentatif, karena apabila prosedur
pembentukannya bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011, maka MK bisa membatalkan UU Cipta Kerja ini secara keseluruhan, tanpa mempersoalkan
lagi apakah materi yang diatur oleh undang-undang ini bertentangan atau tidak dengan norma-
norma UUD 1945," jelas Yusril.

118