Page 13 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 NOVEMBER 2020

Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (Nakertrans dan Energi) DKI, Andri Yansyah
mengatakan, pihaknya memberi keringanan bagi perusahaan yang terdampak pandemi sehingga
tidak menaikkan gaji pegawai di tahun 2020. "Mereka yang terdampak itu yang selama pandemi
tutup dan bahkan mengurangi pegawainya," katanya, Rabu (5/11/2020).

Dijelaskan hingga saat ini sudah 80 perusahaan yang bergerak di bidang bisnis hotel mengajukan
permohonan untuk tidak menaikan UMP. "Memang selama pandemi ini mereka tak mendapat
pemasukan karena tutup dan banyak pegawai yang dirumahkan," jelas Andri.

Andri memastikan pengajuan 80 perusahaan di bidang hotel tersebut langsung diterima. Karena
hingga saat ini ada sejumlah perusahaan yang secara kasat mata terlihat pemasukannya anjlok
sehingga tidak perlu mengaudit laporan keuangannya selama masa PSBB. "Ada mall juga, lalu
industri pariwisata (tempat hiburan malam), sampai sekarang bahkan belum buka," ungkapnya.

Pemprov DKI memberi waktu hingga 22 Desember 2020 bagi seluruh perusahaan di Jakarta
untuk mengajukan permohonan penangguhan kenaikan UMP. Bila hingga batas tak ada
permohonan, maka otomatis perusahaan dianggap setuju mengikuti penyesuaian UMP DKI
tahun 2021.

"Jadi perusahaan yang terdampak berarti tetap mengikuti UMP tahun 2020, kita keluarkan SK
(surat keputusan) untuk dilakukan penyesuaian sesuai UMP tahun 2020. Untuk yang tidak,
mengikuti kenaikan UMP 2021," tutup Andri.

Pemprov DKI memberikan keringanan bagi perusahaan yang terdampak pandemi agar tak
menaikan Upah Minimum Provinsi (UMP). Mereka harus mengajukan permohonan dan
pengajuan dilakukan secara personal tanpa melibatkan asosiasi.

Saat ini, kata Andri, pihaknya sedang menggodok kriteria perusahaan yang bakal mendapat
persetujuan tidak menaikkan UMP di tahun 2021. Pembahasan kriteria ini dilakukan Dewan
Pengupahan DKI Jakarta, Badan Pusat Statistik (BPS), dan sejumlah akademisi yang
keilmuannya terkait.

(ifand/ta)

12