Page 11 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 NOVEMBER 2020
P. 11
DIGUGAT ASOSIASI PENGUSAHA, PAK GANJAR TAK GENTAR, INI REAKSINYA
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah akan menggugat Gubernur Jawa Tengah
Ganjar Pranowo ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kenaikan Upah Minimum
Provinsi (UMP) tahun 2021 sebesar 3,27 persen.
Rencana gugatan itu langsung direspons oleh para buruh yang menyatakan siap melindungi dan
mendukung Ganjar dengan menjadi tergugat intervensi.
"Terkait informasi bahwa SK Gubernur Jawa Tengah ada rencana akan digugat oleh Apindo Jawa
Tengah di PTUN. Kami sampaikan bahwa kami akan mendukung Gubernur dan akan menjadi
tergugat intervensi apabila itu terjadi gugatan dari Apindo Jawa Tengah ke PTUN. Garteks Jawa
Tengah mendukung penuh keputusan Pak Ganjar," kata Totok Susilo, Koordinator Daerah
Federasi Serikat Buruh Garmen, Kerajina Tekstil, Kulit, dan Sentra Industri Sepatu Konfederasi
Serikat Buruh Seluruh Indonesia (FSB Garteks KSBSI) Jawa Tengah usai menemui Ganjar
Pranowo di kantornya.
Totok mengatakan, dukungan penuh itu diberikan karena pada dasarnya UMP yang ditetapkan
oleh Ganjar sudah sesuai dengan formula upah. Menurutnya penetapan kenaikan UMP pada
angka 3,27 persen merupakan sikap yang luar biasa dari Gubernur Jawa Tengah.
"Walaupun di formula upah berdasarkan PP 78 ketemu di angka 3,33 persen tetapi angka 3,27
persen itu sikap yang luar biasa karena Jabar, Banten, dan Sumut tidak ada kenaikan. Artinya
Pak Ganjar telah melakukan diskresinya dengan kewenangan sebagai kepala daerah. Itu
menunjukkan Gubernur pro dengan rakyatnya," kata Totok.
Sementara itu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan rencana gugatan terhadap
SK Gubernur Nomor 561/48 Tahun 2020 tentang UMP Jawa Tengah Tahun 2021 yang naik
sebesar 3,27 persen tersebut merupakan hak dari APINDO Jawa Tengah. Ia justru mendorong
Apindo untuk meningkatkan komunikasi dan transparan kepada buruh dan karyawan terkait
kondisi perusahaan masing-masing.
"(Gugatan) itu haknya Apindo sih ya. Tapi kalau kami melihat tadi dari para buruh kan kami
belum selesai. Belum selesai karena setelah ini masih ada UMK. Justru yang kami butuhkan
antara buruh dan pengusaha bisa buka-bukaan, transparan, apakah perusahaannya untung atau
rugi," katanya saat ditanya terkait rencana gugatan dari Apindo Jateng.
Ganjar menjelaskan dari pertemuannya dengan para buruh garmen, tekstil, kulit, dan sepatu itu
diketahui ternyata para buruh juga terbuka. Transparansi dari perusahaan itulah yang
dibutuhkan saat ini.
"Kalau mereka perusahaannya untung maka kami fair, kami naikkan bersama. Kalau kemudian
rugi silakan bicara dengan kami. Kalaulah kemudian perusahaan rugi mereka (buruh) juga bisa
mengerti kok kondisinya," jelasnya.
Para buruh itu, lanjut Ganjar, juga meminta pengawas tenaga kerja di Jawa Tengah dalam hal
ini Dinas Tenaga Kerja untuk bekerja lebih keras. Terutama untuk menjembatani komunikasi
antara pengusaha dan buruh yang terlihat belum terlalu bisa transparan.
"Maka dari itu, kami harapkan bantuan dari Apindo. Yuk ajak buruhnya untuk bisa mengerti
kondisi perusahaan secara transparan. Sekali lagi secara transparan. Agar informasi itu sampai
dan keputusan bisa diterima kedua belah pihak," kata Ganjar. (flo/jpnn).
10
