Page 162 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 NOVEMBER 2020
P. 162
Judul 5 Gubernur Abaikan Surat Edaran UMP 2021, Menaker Buka Suara
Nama Media detik.com
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5243089/5-gubernur-
abaikan-surat-edaran-ump-2021-menaker-buka-suara
Jurnalis Trio Hamdani
Tanggal 2020-11-05 18:45:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Ida Fauziyah (Menaker) Lima gubernur yang menaikkan upah minimum provinsi, perlu
saya sampaikan bahwa SE Menteri Ketenagakerjaan itu dimaksudkan untuk memberikan
guidance bagi gubernur dalam menetapkan upah minimum provinsi
positive - Ida Fauziyah (Menaker) Upah minimum provinsi tahun 2021 sama dengan upah
minimum provinsi tahun 2020, ini dimaksudkan agar perusahaan untuk mempertimbangkan
perlindungan upah bagi para pekerja karena kondisinya pandemi, disamping juga SE itu
dimaksudkan untuk menjaga keberlangsungan usaha di saat pandemi semacam ini
negative - Ida Fauziyah (Menaker) Saya percaya bahwa para gubernur ketika menaikkan upah
minimum provinsi tersebut sudah mempertimbangkan dengan bijak bagaimana kondisi
keberlangsungan usaha di masing-masing daerahnya. Saya percaya para gubernur
mendengarkan stakeholder ketenagakerjaan
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah buka suara soal keputusan lima gubernur yang
menetapkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2021. Padahal melalui surat edaran (SE),
Ida mengimbau para gubernur menetapkan nilai upah minimum alias UMP 2021 sama dengan
2020.
Kelima gubernur yang memutuskan kenaikan UMP 2021 adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar
Pranowo, Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X, Gubernur Jawa Timur
161
