Page 163 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 NOVEMBER 2020

Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, serta Gubernur DKI
Jakarta Anies Baswedan.

5 GUBERNUR ABAIKAN SURAT EDARAN UMP 2021, MENAKER BUKA SUARA

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah buka suara soal keputusan lima gubernur yang
menetapkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2021. Padahal melalui surat edaran (SE),
Ida mengimbau para gubernur menetapkan nilai upah minimum alias UMP 2021 sama dengan
2020.

Kelima gubernur yang memutuskan kenaikan UMP 2021 adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar
Pranowo, Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X, Gubernur Jawa Timur
Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, serta Gubernur DKI
Jakarta Anies Baswedan.

"Lima gubernur yang menaikkan upah minimum provinsi, perlu saya sampaikan bahwa SE
Menteri Ketenagakerjaan itu dimaksudkan untuk memberikan guidance bagi gubernur dalam
menetapkan upah minimum provinsi," kata Ida, Jakarta, Kamis (5/10/2020).

Dia menjelaskan dikeluarkannya SE Menteri Ketenagakerjaan telah melalui diskusi panjang
bersama dengan stakeholder ketenagakerjaan dalam forum dewan pengupahan nasional.

Dari diskusi yang panjang itu, lanjut Ida akhirnya keluar SE yang intinya menekankan agar
gubernur tidak menurunkan upah minimum provinsi 2021.

"Upah minimum provinsi tahun 2021 sama dengan upah minimum provinsi tahun 2020, ini
dimaksudkan agar perusahaan untuk mempertimbangkan perlindungan upah bagi para pekerja
karena kondisinya pandemi, disamping juga SE itu dimaksudkan untuk menjaga
keberlangsungan usaha di saat pandemi semacam ini," paparnya.

Menurut Ida, para gubernur yang menaikkan UMP 2021 sudah mempertimbangkan kondisi dunia
usaha di daerahnya.

"Saya percaya bahwa para gubernur ketika menaikkan upah minimum provinsi tersebut sudah
mempertimbangkan dengan bijak bagaimana kondisi keberlangsungan usaha di masing-masing
daerahnya. Saya percaya para gubernur mendengarkan stakeholder ketenagakerjaan,"
tambahnya.

162