Page 165 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 NOVEMBER 2020

KEMNAKER KLAIM SUDAH RAMPUNGKAN DRAF ATURAN TURUNAN UU CIPTA
KERJA

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengatakan, pihaknya sudah
merampungkan draf aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan.

Menurutnya, hal ini pun sudah disampaikan dalam rapat koordinasi di Kementerian Koordinator
Perekonomian, dimana dalam rapat tersebut dibahas perkembangan setiap Rancangan
Peraturan Pemerintah (RPP) dari setiap Kementerian. "Sejauh ini kita secara draft, sudah kita
rampungkan dari 4 draft RPP," ujar Anwar kepada Kontan, Kamis (5/11).Keempat RPP yang
dimaksud adalah RPP tentang Pengupahan, RPP tentang Tenaga Kerja Asing, RPP tentang
Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, dan RPP tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Meski sudah rampung, Anwar menjelaskan, masih ada rancangan peraturan pemerintah yang
masih perlu dimatangkan lebih lanjut. "Tentunya ada yang selesai memang betul-betul kita
sudah anggap complete complete dan ada yang beberapa hal perlu dimatangkan, kalau draf itu
kan berkembang ada draf pertama, kedua dan ketiga sampai betul-betul final draf," jelas Anwar.

Menurutnya, rancangan aturan yang memang masih perlu lebih dimatangkan kembali adalah
RPP tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Menurutnya, karena ini merupakan skema kebijakan
baru sehingga belum ada preferensi yang cukup untuk melaksanakan kebijakan ini. Menurutnya,
masih perlu pula dilakukan diskusi-diskusi yang cukup intens mengenai hal ini. Hal yang masih
perlu dibahas lebih rinci seperti tingkat operasionalnya.

Anwar juga mengatakan meski pemerintah sudah merampungkan RPP ini, tetapi pemerintah
masih akan menerima masukan dari masyarakat. Hal ini pun akan dilakukan dengan membuat
portal atau situs yang menampilkan RPP dari seluruh kementerian serta menampung masukan
pemerintah. Dia berpendapat, adanya portal ini pun menjadi bagian dari dialog publik yang cukup
baik.Menurutnya, setelah masukan-masukan tersebut diterima sampai batas waktu tertentu, draf
yang sudah ada akan dimatangkan kembali sampai akhirnya RPP tersebut siap untuk
dikeluarkan.

Lebih lanjut, Anwar pun berharap setelah komunikasi dan masukan dari masyarakat diterima,
keempat RPP tersebut bisa segera dikeluarkan. "Kan mandatnya 3 bulan, kalau kita hitung dari
Oktober, mudah-mudahan Desember ini bisa kita betul-betul selesaikan," katanya.

Dalam pembahasan RPP ini, Anwar pun mengatakan pemerintah sudah berupaya semaksimal
mungkin untuk menampung seluruh masukan dari berbagai pihak, mulai dari pelaku usaha
hingga buruh. Dia mengakui memang ada beberapa pendapat yang saling berbenturan, tetapi
masukan tersebut sudah coba ditengahi dengan berbagai pilihan yang bisa dilakukan. Dai
mengatakan, berdasarkan laporan dari Poka di daerah, seluruh pihak aktif memberikan masukan
atas aturan ini. Anwar pun membenarkan masih ada beberapa pihak yang tidak mau terlibat
dalam pembahasan aturan ini, tetapi dia berpendapat pembahasan aturan tidak mungkin
dihentikan.

"Kalau bagi kami, prinsipnya kita mengajak, kan tidak harus betul-betul memaksa untuk ikut,
kalau tidak berkenan tidak mungkin kita hentikan proses. artinya tetap kita tunggu siapa tahu
dalam proses perjalanannya itu ada keinginan yang ingin mereka sampaikan, mereka ingin
bergabung, silakan," katanya. Editor: Handoyo.

164