Page 181 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 NOVEMBER 2020

Judul Menaker: Inti Surat Edaran agar Gubernur Tidak Turunkan UMP

Nama Media kompas.com
Newstrend Peraturan Upah Minimum

Halaman/URL https://money.kompas.com/read/2020/11/05/180000326/menaker--
inti-surat-edaran-agar-gubernur-tidak-turunkan-ump

Jurnalis Ade Miranti Karunia
Tanggal 2020-11-05 18:00:00

Ukuran 0
Warna Warna

AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan

Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Inti dari surat edaran itu adalah menekankan
agar gubernur untuk tidak menurunkan upah minimum provinsi. Kami berharap para gubernur
untuk tidak menurunkan upah di bawah upah minimum tahun 2020

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya percaya bahwa para gubernur ketika
menaikkan upah minimum provinsi tersebut sudah mempertimbangkan dengan bijak bagaimana
kondisi keberlangsungan usaha di masing-masing daerahnya. Saya percaya para gubernur
mendengarkan stakeholder ketenagakerjaan

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Di samping itu juga, surat edaran itu
dimaksudkan untuk menjaga keberlangsungan usaha di saat pandemi semacam ini

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Surat edaran Menteri Ketenagakerjaan itu telah
melalui diskusi panjang bersama dengan stakeholder ketenagakerjaan dalam forum Dewan
Pengupahan Nasional. Dari diskusi yang panjang itu akhirnya keluarlah surat edaran itu

Ringkasan

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah merespons terkait keputusan lima gubernur yang tidak
mengacu kepada surat edaran (SE) terkait upah minimum 2021.

Menurut Ida, SE upah minimum tersebut hanya sebagai pedoman atau petunjuk bagi para kepala
daerah. Selanjutnya, mengenai upah minimum provinsi menjadi keputusan para gubernur.
Namun, dia menegaskan bahwa SE tersebut memang bertujuan agar Upah Minimum Provinsi
(UMP) tidak lebih rendah dari tahun ini.
180