Page 182 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 NOVEMBER 2020
P. 182
MENAKER: INTI SURAT EDARAN AGAR GUBERNUR TIDAK TURUNKAN UMP
JAKARTA, - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah merespons terkait keputusan lima gubernur
yang tidak mengacu kepada surat edaran (SE) terkait upah minimum 2021.
Menurut Ida, SE upah minimum tersebut hanya sebagai pedoman atau petunjuk bagi para kepala
daerah. Selanjutnya, mengenai upah minimum provinsi menjadi keputusan para gubernur.
Namun, dia menegaskan bahwa SE tersebut memang bertujuan agar Upah Minimum Provinsi
(UMP) tidak lebih rendah dari tahun ini.
"Inti dari surat edaran itu adalah menekankan agar gubernur untuk tidak menurunkan upah
minimum provinsi. Kami berharap para gubernur untuk tidak menurunkan upah di bawah upah
minimum tahun 2020," katanya melalui tayangan Youtube Kementerian Ketenagakerjaan, Kamis
(5/11/2020).
Terkait adanya lima gubernur yang menetapkan menaikkan UMP tahun depan, Ida percaya
keputusan tersebut sudah melalui banyak pertimbangan. Adapun lima daerah yang UMP tahun
2021 naik antara lain DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur dan Sulawesi
Selatan.
"Saya percaya bahwa para gubernur ketika menaikkan upah minimum provinsi tersebut sudah
mempertimbangkan dengan bijak bagaimana kondisi keberlangsungan usaha di masing-masing
daerahnya. Saya percaya para gubernur mendengarkan stakeholder ketenagakerjaan," ujar dia.
Ia menjelaskan, tujuan Kemnaker membuat SE upah minimum provinsi tahun 2021 sama dengan
upah minimum provinsi tahun 2020, agar perusahaan mempertimbangkan perlindungan upah
bagi para pekerja di tengah pandemi Covid-19.
"Di samping itu juga, surat edaran itu dimaksudkan untuk menjaga keberlangsungan usaha di
saat pandemi semacam ini," ujarnya.
Sebelumnya, pada 26 Oktober 2020, Menaker menerbitkan Surat Edaran Nomor
M/11/HK.04/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19).
Di dalam SE tersebut telah ditetapkan bahwa UMP 2021 sama dengan tahun 2020. Ida
menambahkan, penetapan upah minimum 2021 telah melalui pembahasan yang panjang dengan
melibatkan pemerintah, pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, serta Dewan Pengupahan
Nasional (Depenas).
"Surat edaran Menteri Ketenagakerjaan itu telah melalui diskusi panjang bersama dengan
stakeholder ketenagakerjaan dalam forum Dewan Pengupahan Nasional. Dari diskusi yang
panjang itu akhirnya keluarlah surat edaran itu," ucapnya.
181
