Page 289 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 NOVEMBER 2020
P. 289
Ringkasan
Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia ( KSPSI )
Yoris Raweyai, Bibit Gunawan mengatakan, tiga rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) klaster
ketenagakerjaan UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sudah selesai dibahas.
Tiga RPP tersebut adalah penggunaan tenaga kerja asing, penyelenggaraan ketenagakerjaan,
dan pengupahan.
KSPSI YORIS: 3 RPP KLASTER KETENAGAKERJAAN UU CIPTA KERJA SUDAH
SELESAI DIBAHAS
Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia ( KSPSI )
Yoris Raweyai, Bibit Gunawan mengatakan, tiga rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) klaster
ketenagakerjaan UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sudah selesai dibahas.
Tiga RPP tersebut adalah penggunaan tenaga kerja asing, penyelenggaraan ketenagakerjaan,
dan pengupahan.
"Pembahasan RPP ada sekarang 3 RPP (pengupahan, penyelenggaraan ketenagakerjaan, dan
penggunaan tenaga kerja asing), tinggal menyisakan RPP Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)
yang belum," kata Bibit saat dihubungi, Kamis (5/11/2020).
Bibit mengatakan, dalam tiga RPP yang sudah selesai dibahas, sejumlah aturan dalam UU Cipta
Kerja yang diatur lebih detail.
Salah satunya, mengenai batas periode Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau pekerja
kontrak.
Kendati demikian, Bibit enggan membeberkan batas periode PKWT atau pekerja kontrak yang
diatur dalam RPP tersebut.
"Dalam UU Cipta Kerja kan tidak diatur tentang PKWT, dibilang tidak ada jangka waktu, tapi
diperjelas di RPP jangka waktunya. Saya belum bisa infokan karena masih ini (dibahas), tapi
yang pasti ada jangka waktunya. Tidak seperti yang dibayangkan sebelumnya," ujarnya.
Bibit juga mengatakan, Kemenaker telah mengundang seluruh serikat buruh untuk membahas
RPP UU Cipta Kerja. Namun, yang hadir dalam pembahasan RPP hanya empat serikat buruh.
Mereka adalah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Yorrys Raweyai,
Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi), Federasi Serikat Pekerja Perkebunan
Nasional (FSP BUN), dan Federasi Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia
(FKahutindo).
"Ada empat itu yang hadir, kalau yang diundang semuanya diundang," ucapnya.
Lebih lanjut, Bibit mengatakan, saat ini pihaknya menunggu jadwal pembahasan satu RPP
terakhir yaitu mengenai Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
288
