Page 291 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 NOVEMBER 2020

Judul UU Cipta Kerja, PKS Tidak Tempuh Jalur Legislative Review

Nama Media jawapos.com
Newstrend Omnibus Law

Halaman/URL https://www.jawapos.com/nasional/politik/05/11/2020/uu-cipta-kerja-
pks-tidak-tempuh-jalur-legislative-review/

Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-11-05 10:36:00

Ukuran 0
Warna Warna

AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos

Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

neutral - Anis Byarwati (Anggota DPR) Legislative review adalah upaya untuk mengubah suatu
undang-undang melalui DPR. Sederhananya, Legislative review ini adalah proses pengusulan
undang-undang baru atau revisi UU. Hal itu diatur UUD 1945 dan UU Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundangan

negative - Anis Byarwati (Anggota DPR) Jika diterima DPR, Undang-undang Cipta Kerja akan
kembali dibahas dalam rapat-rapat di DPR. Prosesnya seperti mulai dari awal lagi

negative - Anis Byarwati (Anggota DPR) Bahkan, harus tegas dikatakan bahwa saat ini sangat
urgen menerbitkan Perppu karena telah terjadi situasi kegentingan yang memaksa seperti yang
disebutkan dalam dalam kriteria putusan MK 138/PUU-VII/2009

Ringkasan

UU Omnibus Law Cipta Kerja terus menuai polemik. Setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi)
menandatanganinya pada Senin (2/11). Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI),
mendaftarkan gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (3/11).

Selain itu, KSPI juga masih akan melanjutkan aksi serta mogok kerja, sesuai dengan hak
konstitusional buruh yang teratur dalam undang-undang, yang bersifat anti kekerasan (non
violence).

290