Page 294 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 NOVEMBER 2020
P. 294
Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 l/HK04/X/2020 tentang penetapan upah minimum 2021
akibat pandemi Covid-19.
UMP TIDAK NAIK
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tetap mengikuti surat edaran Kementerian Tenaga
Kerja(Kemenaker) untuk penetapan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum
kabupaten kota (UMK). UMP Riau 2021 tidak akan naik alias masih sama dengan tahun
sebelumnya, yaitu Rp2.888.563.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Riau Jonli mengatakan, arahan
menteri meminta gubernur se-Indonesia menyesuaikan UMP2021 sesuai Surat Edaran (SE)
Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 l/HK04/X/2020 tentang penetapan upah minimum 2021
akibat pandemi Covid-19.
"Untuk UMP kita masih mengikuti SE Menaker. Kita tidak menaikkan UMP. Untuk kabupaten kota
diserahkan ke pemerintah masing-masing menetapkannya tapi sesuai arahan Menteri Tenaga
Kerja (Menaker)." ujar Jonli, Rabu (4/11).
Dijelaskannya, UMP 2021 disesuaikan pandemi saat ini. yaitu banyak perusahaan yang
melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan merumahkan karyawan. Dengan demikian,
pemerintah mengambil kebijakan tidak menaikkan UMPdan UMK agar perusahaan tetap bisa
menggaji karyawan secara layak di tengah pandemi ini. "Memang ada beberapa provinsi
menaikkan UMP. tapi kila tidak karena mengikuti arahan pemerintah pusat." ujarnya.
Diketahui, UMP 2020 lalu naik 8.5 persen dari U MP 2019, dari Rp2,7 juta menjadi Rp2.9juta.
Besaran UMP tersebut jadi acuan dewan pengupahan kabupaten kota untuk menetapkan upah
di masing-masing daerah. Dengan rincian, di Kota Dumai Rp3,4 juta. Kabupaten Bengkalis Rp3,3
juta. Siak Rp3 juta. Kuantan Singingi (Kuansing) Rp3juta. Pelalawan Rp3 juta. Pekan baru
Rp2.9juta. Indragiri Hulu Rp2.9 juta. Indragiri Hilir Rp2,9 juta. Kepulaun Meranti Rp2.9juta.
Rokan Hulu Rp2.9juta, KamparRp2,9juta dan Rokan Hilir Rp2,9juta.(pbn j
293
