Page 305 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 NOVEMBER 2020

industri yang ada di Kabupaten Tangerang mayoritas adalah sektor padat karya. Mereka
terdampak pandemi Covid-19."Berdasarkan info dan data terakhir, sudah sekitar 3.000 karyawan
atau buruh yang di-PHK dan hampir 9.000 yang dirumahkan," ungkapnya.

SOAL UU CIPTA KERJA, BUPATI TANGERANG SEBUT BUTUH PERCEPATAN
INVESTASI

Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar berharap Undang-Undang No.11/2020 tentang Cipta
Kerja segera diterapkan. Hal itu mengingat saat ini sedang menghadapi persoalan ekonomi
akibat dampak covid-19.

"Kami berharap sekali UU Cipta Kerja ini segera berjalan," kata pria yang karib disapa Zaki dalam
seminar daring bertajuk Mengurai Kewenangan Pemda dalam Pelaksanaan Jaminan Kemudahan
Berusaha pada UU Cipta Kerja, Selasa (3/11).Zaki menguraikan, di Kabupaten Tangerang
terdapat kurang lebih 4 ribu industri, dari industri rumahan sampai industri besar. Menurutnya,
industri yang ada di Kabupaten Tangerang mayoritas adalah sektor padat karya. Mereka
terdampak pandemi Covid-19."Berdasarkan info dan data terakhir, sudah sekitar 3.000 karyawan
atau buruh yang di-PHK dan hampir 9.000 yang dirumahkan," ungkapnya.

Menurut Zaki, kondisi ini menjadi tantangan bagi pemerintah Kabupaten Tangerang dan Provinsi
Banten. Mengingat, saat ini, penciptaan lapangan kerja sangat dibutuhkan dengan banyaknya
PHK. Belum lagi ditambah kemunculan angkatan kerja baru.

Untuk mengatasi persoalan itu atau menciptakan lapangan kerja, Zaki berharap pada masuknya
investasi di wilayah pemerintahannya. Zaki menegaskan percepatan investasi baik di wilayah
Tangerang ataupun wilayah-wilayah industri yang lain itu sangat dibutuhkan.

"Betapa kita sangat butuh sekali percepatan pembangunan dan investasi baik di wilayah
Kabupaten Tangerang maupun di wilayah-wilayah industri lain," kata Zaki dalam seminar daring
yang digelar PPM LP2M UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini.

Sebelum disahkannya UU Cipta Kerja, menurut Zaki, pihaknya menyadari kebutuhan akan
percepatan investasi. Itu dia dalami melalui banyak diskusi yang panjang baik melalui Asosiasi
Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan diskusi-diskusi langsung dengan
pemangku kebijakan seperti kementerian dan anggota DPR RI.

Meski melalui diskusi yang panjang dan alot dalam tubuh APKASI, namun menurut Zaki, pada
akhirnya APKASI bisa menerima UU Cipta Kerja dalam rangka mendukung percepatan proses
perizinan investasi yang ada di Indonesia.

"Kondisi ini membuat kami mendukung upaya segera disahkannya UU Cipta Kerja ini," ungkap
Zaki.

Terlepas dari adanya pro dan kontra terhadap UU Cipta Kerja, dikatakan Zaki, diperlukan adanya
terobosan yang bisa dilakukan pemerintah pusat untuk mengatasi berbagai macam masalah
yang dihadapi saat ini seperti tingginya angka pengangguran dan terbatasnya lapangan kerja
serta rumitnya berinvestasi di daerah.

304