Page 306 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 NOVEMBER 2020
P. 306
"Pasal-pasal terkait perizinan diintegrasikan dalam UU Cipta Kerja. Itu menyederhanakan dan
memangkas lapisan-lapisan birokrasi dari tingkat daerah tingkat dua, provinsi hingga pusat,"
beber Zaki.Meski ada kebutuhan investasi yang mendesak, kata Zaki, perlindungan dan jaminan
bagi buruh tetap terjaga dalam UU Cipta Kerja. Dia meluruskan sejumlah kesalahpahaman
penolak UU Cipta Kerja terkait beberapa poin.
"Semua yang digembar-gemborkan (dalam demo), seperti tidak ada cuti dan upah minimum dan
lain sebagainya itu tidak benar," Zaki meluruskan.
Zaki juga meluruskan kekeliruan yang tidak berdasar lain yang dipahami masyarakat tentang UU
Cipta Keja. Seperti soal outsourcing dan soal isu muluskan tenaga kerja asing (TKA).
"Selama TKA ini memiliki kemampuan lebih dan spesifik yang tidak dimiliki pekerja kita serta
dibutuhkan oleh industri, tentu kami harus mengizinkan mereka masuk," kata Zaki.
Menurutnya, TKA masuk ke Indonesia harus ada transfer teknologi dan pengetahuan dari TKA
yang berkualifaksi kepada tenaga-tenaga kerja Indonesia.
Dia menegaskan, meskipun wilayahnya membutuhkan percepatan investasi namun tetap
memperhatikan hak-hak buruh.
"UMK di Kabupaten Tangerang kurang lebih sudah 4.168.000 rupiah. Untuk kebutuhan hidup
layak di Kabupaten Tangerang, kalau dari hitung-hitungan teman serikat itu dibutuhkan sekitar
hampir empat jutaan. Itu artinya ada selisih untuk menabung," kata Zaki.Editor: Yudho Winarto.
305
