Page 308 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 NOVEMBER 2020

"Kita mengikuti SE Menaker tentang penetapan UMP 2021 di masa pandemi. dan kita juga
melakukan rapat dengan Dewan Pengupahan Provinsi. Untuk 2021, UMP sebesar Rp 3.000.804,"
kata Teguh Setyabudi, Rabu (4/11/2020).

Keputusan inipun tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Kaltara Nomor
188.44/K.797/2020 tentang Upah Minimum Provinsi Kalimantan Utara 2021, dan mulai berlaku
per 1 Januari 2021.

Teguh menambahkan, yang terpenting saat ini adalah keselamatan dan kesehatan, baik itu para
pekerja maupun perusahaan.

Pasalnya, Covid-19 belum bisa diprediksi kapan berakhir sehingga berdampak perputaran
ekonomi nasional.

Ia pun menegaskan, SE Menaker tersebut dapat menjadi acuan penetapan Upah Minimum Kota
(UMK) atau Upah Minimum Sektoral.

"Artinya, kabupaten/kota juga diharapkan ketika menetapkan UMK 2021 tidak lebih kecil dari
upah minimum 2020.''tegasnya.

Dalam keterangan tertulis tersebut, Pemprov Kaltara juga menyebutkan besaran UMP di 5
kabupaten kota, UMP untuk Kota Tarakan Rp. 3.756.824, UMP Kabupaten Malinau Rp. 3.185.837,
UMP kabupaten Tana Tidung (KTT) Rp. 3.113.368, UMP Kabupaten Bulungan Rp. 3.109.313,
UMP Kabupaten Nunukan Rp. 3.083.182.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah telah menerbitkan SE yang ditujukan
kepada Gubernur se-Indonesia.

SE ini mengatur tentang penetapan upah minimum tahun 2021 pada masa pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19).

Penerbitan SE ini dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan dan keberlangsungan
bekerja bagi pekerja/buruh serta menjaga kelangsungan usaha, dan perlunya dilakukan
penyesuaian terhadap penetapan upah minimum pada situasi pemulihan ekonomi di masa
pandemi Covid-19.

Surat edaran tersebut diteken Menaker pada 26 Oktober 2020.

307