Page 312 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 NOVEMBER 2020

Dalam debat terbuka antara Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil
Lahadalia, dengan Kelompok Mahasiswa Cipayung Plus, Rabu (4/11), ragam kritik disampaikan
mahasiswa kepada Bahlil sebagai perwakilan pemerintah. Kelompok mahasiswa tersebut menilai
penyusunan UU Cipta Kerja menyalahi prosedur sehingga patut ditolak kehadirannya. Selain itu,
muatan pasal juga dianggap masih merugikan masyarakat.

Lantas, apa tanggapan Bahlil? Mengenai prosedur pembuatan UU Cipta Kerja, Bahlil mengatakan
bahwa dirinya tidak bisa berkomentar dengan alasan tidak memiliki kapasitas untuk menjawab
pertanyaan tersebut. Namun, dia mengakui bahwa pemerintah kurang massif dalam
mensosialisasikan draf RUU Cipta Kerja kepada masyarakat sehingga terjadi salah tafsir.
Menurutnya, terkait hal itu Presiden Jokowi telah menyatakan secara gamblang permohonan
maafnya.

Kemudian Bahlil menyampaikan terdapat dua alasan utama pemerintah menerbitkan UU Cipta
Kerja. Dia menjelaskan UU Cipta Kerja ini dapat menyelesaikan persoalan tumpang tindih
perizinan usaha yang selama ini terjadi. Dia menjelaskan Indonesia memiliki sumber daya alam
dan manusia yang masih belum tergarap optimal. Sehingga, kehadiran UU Cipta Kerja dapat
memudahkan perizinan usaha untuk mengoptimalkan sumber daya tersebut.

( Kemudian, dia menjelaskan alasan kedua yaitu semakin bertambahnya jumlah pengangguran
dan kebutuhan pekerjaan dari masyarakat. Terlebih lagi, jumlah tersebut semakin bertambah
akibat pandemi Covid-19. Sehingga, dia menilai melalui UU Cipta Kerja maka investasi akan
bertambah sehingga meningkatkan serapan tenaga kerja.

Salah satu cara yang bisa ditempuh pemerintah untuk mengatasi pengangguran, menurut Bahlil,
dengan mengundang investor. Dia meyakini semakin banyak investasi yang masuk maka akan
membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Dia juga mengingatkan bahwa investor yang
dimaksud bukan hanya dari luar negeri, tapi juga dalam negeri seperti pelaku UMKM.

311