Page 316 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 NOVEMBER 2020
P. 316
Menanggapi hal itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel seluruh Indonesia (APRINDO) Roy N
Mandey mengatakan dengan adanya seruan tersebut, maka akan mengancam usaha ritel di
Tanah Air. Bahkan, bisa berdampak terhadap merumahkan atau terparah melakukan Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK) pegawai.
PRODUK PRANCIS DIBOIKOT, 4,5 JUTA PEKERJA DI SEKTOR RITEL TERANCAM
Beberapa kelompok masyarakat Indonesia menyerukan kampanye boikot produk Prancis. Hal
tersebut menyusul pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang dianggap telah
menghina umat Islam.
Menanggapi hal itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel seluruh Indonesia (APRINDO) Roy N
Mandey mengatakan dengan adanya seruan tersebut, maka akan mengancam usaha ritel di
Tanah Air. Bahkan, bisa berdampak terhadap merumahkan atau terparah melakukan Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK) pegawai.
Dia menjelaskan sektor usaha ritel di Indonesia itu cukup banyak menyerap tenaga kerja. Tak
tanggung-tanggung jumlahnya mencapai 4,5 juta pekerja.
"Kita menyerap itu hampir 4,5 juta jumlahnya. Jadi bisa dibayangkan, akhirnya tenaga kerja
harus dirumahkan. Rata tenaga kerja itu berasal dari putra2 daerah. Akhirnya memberikan
dampak terhadap daya beli dan ekonomi itu sendiri," ujarnya kepada Okezone, Kamis
(5/11/2020).
Terkait hubungan perdagangan antara Indonesia - Prancis yang telah berjalan selama ini dengan
kontribusi baik dan tentunya berhubungan dengan penyediaan produk yang ada pada gerai ritel
modern di Indonesia. Dia berharap mekanisme perdagangan tetap dapat berjalan wajar dan
normal.
"Menyoal produk asal Prancis yang ada, kami menghormati keputusan Konsumen, apakah akan
membeli atau tidak atas produk dari Prancis yang dijual di gerai ritel modern. Karena merupakan
hak pilihan dan keputusan konsumen atau individu yang menentukan dalam berbelanja. Jadi
biarlah perdagangan berjalan seperti biasanya dan normal," kata dia.
Aprindo juga meminta ketegasan dari pihak berwenang agar tidak terjadi aksi yang merugikan
masyarakat dan pelaku usaha atas hal yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang
memprovokasi dan cenderung anarkis.
"Aksi ini tidak memberikan suatu manfaat apapun, justru makin membebani perekenomian
khususnya sektor perdagangan, yang saat ini sedang diupayakan Pemerintah agar dapat terjadi
peningkatan dan kestabilan Konsumsi Rumah Tangga sebagai point kontributor sebesar 57,6%
dari Produk Domestik Bruto (PDB), di tengah lesunya demand dan market akibat pelemahan
daya beli atau menahan konsumsi, di masa pandemi ini," jelas Roy.
(kmj).
315
