Page 37 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 NOVEMBER 2020
P. 37
Judul UU Ciptaker untuk Pemulihan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat
Nama Media Ekonomi Neraca
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg2
Jurnalis Opini
Tanggal 2020-11-06 05:28:00
Ukuran 118x192mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 5.900.000
News Value Rp 17.700.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Pandemi Covid-19 tidak saja melemahkan sektor kesehatan masyarakat, namun juga memicu
krisis di sektor perekonomian. Masyarakat pun berharap pengesahan UU Cipta Kerja dapat
memicu pemulihan ekonomi dan kesejahteraan rakyat yang terdampak Covid-19.
Selama Pandemi Covid-19, tentu saja kita berharap agar pon-dasi ekonomi Indonesia mengalami
peningkatan dari sisi produkti-fitas dan kompetitif.
UU CIPTAKER UNTUK PEMULIHAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Pandemi Covid-19 tidak saja melemahkan sektor kesehatan masyarakat, namun juga memicu
krisis di sektor perekonomian. Masyarakat pun berharap pengesahan UU Cipta Kerja dapat
memicu pemulihan ekonomi dan kesejahteraan rakyat yang terdampak Covid-19.
Selama Pandemi Covid-19, tentu saja kita berharap agar pondasi ekonomi Indonesia mengalami
peningkatan dari sisi produktifitas dan kompetitif.
Presiden RI Joko Widodo telah menandatangani omnibus law undang-undang (UU) Cipta Kerja
pada Senin, 2 November 2020. Draft UU Cipta Kerja tersebut juga telah diunggah di situs resmi
Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) dan bisa diakses oleh publik.
Dengan demikian seluruh ketentuan dalam UU Cipta Kerja mulai berlaku sejak 2 November 2020.
Hal ini tentu menjadi titik harapan bagi bangsa Indonesia agar sektor perekonomian dan
kesejahteraan rakyat mengalami peningkatan
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan Omnibus Law atau UU Cipta Kerja juga melengkapi
langkah-langkah reformasi yang telah dilakukan oleh pemerintah baik di bidang pendidikan,
kesehatan, maupun belanja negara.
Target-target kesejahteraan rakyat meliputi target inflasi, pertumbuhan ekonomi, penciptaan
kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, pernaikan indeks kualitas manusia dan
ketimpangan.
Sri Mulyani juga memastikan, bahwa dirinya akana terus menjaga kebijakan fiskal dalam rangka
untuk tetap mencapai target-target kesejahteraan masyarakat.
36
